Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat (PP) akhirnya mau mengurus tambang tersebut dan resmi menyatakan tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin pertambangan komersial (WIUPK). 

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti membenarkan pihaknya mengajukan izin pertambangan tersebut kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Usulan Bahlil kemudian dibahas dalam rapat umum PP Muhammadiyah dan kemudian dibahas 9 persoalan yang masuk dalam protokol keputusan PP Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang.   

Pertama, penyelenggaraan WIUP ini tunduk pada ketentuan Peraturan dan Tata Tertib (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya Pasal 7 Ayat 1 Anggaran Dasar PP Muhammadiyah.

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan Amar Maruf Nahi Munkar dan Tajdid Dakwah yang dilaksanakan melalui upaya di segala bidang kehidupan,” kata Abdul dalam jumpa pers di Yogyakarta, Minggu. 7/2024), dan tayang di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Poin kedua, kata Abdul, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut menetapkan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara, antara lain memungkinkan Muhammadiyah untuk dapat mengelola tambang demi kemandirian dan kepentingan umum, pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Abdul.

Abdul mengatakan, keputusan Kongres Muhammadiyah ke-47 yang digelar di Makassar pada 2015 lalu adalah ketiga partai menerima tawaran pemerintah untuk memimpin WIUP. Pasalnya, hasil kongres tersebut memaksa pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik dan sektor keagamaan lainnya.

Keempat, Muhammadiya berupaya semaksimal mungkin mengelola tambang dan bertanggung jawab atas keterlibatan staf organisasi, anggota, masyarakat sekitar tambang, kerjasama perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kerusakan alam, pungkas Abdul.

Kelima, Muhammadia akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang dengan tanggung jawab dan integritas tinggi, kata Abdul.

Pasal Enam Selain melaksanakan pengelolaan tambang dalam jangka waktu tertentu, kami tetap mendukung dan meneruskan kegiatan pengembangan sumber energi terbarukan dan penanaman budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Jika pengelolaan pertambangan menimbulkan kerugian lebih lanjut, Muhammadiya akan bertanggung jawab mengembalikan izin pertambangan kepada pemerintah,” kata Abdul.

Kemudian, pada pasal ketujuh, Muhammadiyah berupaya mengembangkan model kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Pemberdayaan masyarakat kemudian menciptakan ekosistem ramah lingkungan untuk laboratorium penelitian dan pendidikan, serta mendukung misi kongregasi dan kongregasi.

“Pengembangan pertambangan Muhammadiyah dianggap sebagai model bisnis nirlaba. Keuntungan dari bisnis tersebut digunakan untuk mendukung dakwah dan amal Muhammadiyah serta masyarakat,” kata Abdul.

Kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang diketuai oleh Muhajir Effendi.

Kesembilan, peran, wewenang, dan tanggung jawab tim akan ditetapkan nanti dalam surat keputusan PP Muhammadiyah, kata Abdul. Yang terbaik 

Sementara itu, Menteri Investasi/Ketua Badan Regulasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengumumkan, pemerintah akan memberikan lahan bekas tambang terbaik kepada PP Muhammedia. 

“Soal Muhammadiyah, saya katakan, Insya Allah kami akan memberikan PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara] yang lama yang terbaik selain KPC [Kaltim Prima Coal],” kata Bahlil usai konferensi pers pelaksanaan investasi triwulan II 2024. pada hari Senin. . (29/7/2024). 

Seperti diketahui, lahan eks KPC merupakan hibah pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU). Namun Bahlil tidak membeberkan nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah tersebut. 

“Tapi yang mana [PKP2B Exp], saya lapor dulu ke Presiden [Jokowi]. Kalau saya tidak lapor ke Presiden, saya lapor dulu, baru Presiden diganti,” imbuhnya. . 

Periksa Google Berita dan berita serta artikel WA lainnya