Bisnis.com, BADUNG – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menyoroti empat isu untuk memperkuat pembiayaan bagi badan usaha mikro. 

Hal tersebut disampaikannya di Bali, Selasa (3/9/2024) saat diskusi tematik Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada rangkaian acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP).

Teten menghimbau pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor mikro. Hal ini diperlukan untuk memastikan pertumbuhan perjalanan bisnis dari sektor mikro yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.

Memperluas akses pembiayaan, kata dia, bukan sekadar pemberian modal usaha. Ia mengatakan, upaya tersebut harus dibarengi dengan pendampingan yang intensif agar usaha mikro dapat bertahan di tengah dinamika krisis ekonomi global. 

“Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan program seperti KUR Kredit Usaha Rakyat (KUR) benar-benar menjangkau usaha kecil dan menengah di seluruh tanah air. Selain KUR, kami juga mengirimkan ultra microfinance melalui PT PNM (Permodalan Nasional Madani)” – kata Teten . pengumuman resmi, Rabu (4/9/2024).

Selain itu, Teten berharap pemangku kepentingan dapat meningkatkan pendanaan untuk inovasi di sektor mikro. Pasalnya, sektor usaha kecil dan menengah, khususnya sektor mikro, kerap mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. 

Menurut dia, kesulitan tersebut antara lain tidak adanya jaminan sebagai syarat memperoleh pembiayaan dan tingginya suku bunga pinjaman. 

Beberapa inovasi skema pembiayaan sektor mikro berbiaya rendah dan mudah yang diusulkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah alokasi pinjaman tanpa jaminan berdasarkan credit scoring. Selain itu, ada kerja sama dengan pinjaman peer-to-peer atau platform sekuritas.

Kementerian Koperasi dan UKM menggalakkan pembiayaan sektor manufaktur melalui koperasi yang dikelola Lembaga Pengelola Modal Kerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk memperkuat inovasi pembiayaan usaha kecil dan menengah. Inisiatif ini terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi UKM yang dikelola koperasi.

Ketiga, Teten juga meminta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat lokal untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing tinggi sektor usaha kecil dan menengah. Penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong sektor usaha mikro maju ke tingkat yang lebih tinggi. 

“Sinergi ini memastikan inisiatif keuangan mikro berjalan efektif dan berkelanjutan, sementara pemerintah daerah berperan aktif dalam menyesuaikan program keuangan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya. 

Terakhir, Teten berharap proses evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh program dan kebijakan terkait pembiayaan di sektor mikro dapat dilakukan secara sistematis. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

“Melalui pemantauan yang efektif, tantangan dapat segera diidentifikasi dan strategi dapat disesuaikan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Dengan berbagai strategi yang diajukan, Menteri Teten berharap rasio keuangan lembaga keuangan meningkat minimal 30 persen pada tahun 2024. 

Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga bersiap untuk memperkenalkan ASEAN Micro and Small Enterprise Finance Institute (AMSEF) untuk meningkatkan akses keuangan bagi UKM, khususnya di sektor mikro.

Simak berita dan artikel lainnya seputar Google News dan WA