Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku akan menghibahkan lahan seluas dua hektar (ha) kepada pemerintah.

Ara mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mengefektifkan rencana pemerintah dalam merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“[Undang-undang sumbangan tanah] ini akan menjadi model doa. Sekitar tanggal 10 November kami akan memulai ini. “[Luasnya] minimal 2 hektare,” ujarnya saat ditemui di Apartemen Pasar Rumput, Minggu (28/10/2024).

Ara mengatakan, hal ini juga merupakan bagian dari komitmennya kepada masyarakat karena dipercaya menjabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di sisi lain, donasi lahan raksasa juga dilakukan untuk mendorong minat pengusaha lain melakukan hal serupa melalui berbagai program, salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau CSR.

“Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri, APBN mungkin tidak cukup. “Jadi kami juga akan mengundang teman-teman dari pihak swasta, dari kepedulian sosial, dan kami akan mulai,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara berharap bisa memimpin proyek tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja pertama.

Menteri yang baru dilantik pada 21 Oktober 2024 ini mengaku akan mempercepat implementasi tersebut melalui peninjauan berkala terhadap proyek-proyek tertentu yang dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan).

“Saya akan meninjau proyek-proyek yang selama ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan. “Tujuannya kita bisa mulai membangun perumahan bagi masyarakat dalam 100 hari pertama,” kata Maruarar dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (24/10/2024). 

Sementara itu, salah satu program prioritasnya adalah membina sinergi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dan swasta.

Langkah Maruarar dalam menghibahkan tanah-tanah tersebut hampir serupa dengan yang dilakukan Prabowo yang mendanai kegiatan pemerintahan dengan dana swasta. Presiden ke-8 RI ini dikabarkan mengeluarkan uangnya sendiri untuk membiayai pelaksanaan mundurnya Kabinet Merah Putih (KMP) di Magelang. 

Hal itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

Pak Prabowo yang membiayai sendiri, kata Karding saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu malam, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penarikan Kabinet Merah Putih semakin memperjelas arah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pertama-tama, menurut saya retret ini menambah kejelasan visi, misi dan tujuan serta arah pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo,” ujarnya. .

Menurutnya, orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Hal ini tercermin pada sesi retret yang disempurnakan dengan sesi konten yang diberikan pada saat pembekalan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel