Bisnis.com, JAKARTA – Perataan jaringan internet yang digalakkan pemerintah selama 10 tahun terakhir harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital. Saat ini hal ini tidak terlihat.

Chief Customer Officer Mekari ⁠Arvy Egadipoera mengatakan, sejauh ini kerja sama antara pemerintah dan swasta telah memberikan dampak signifikan dalam percepatan pengembangan dan pemerataan internet di daerah-daerah. 

Namun keberadaan infrastruktur telekomunikasi saja tidak cukup jika masyarakat di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun dengan baik. 

Masyarakat sudah sadar akan teknologi, namun belum mengetahui bagaimana cara memaksimalkan peran teknologi tersebut. 

“Yang pasti infrastrukturnya ada dan siap, tapi infrastruktur itu belum ada yang bisa memanfaatkannya dan ada yang tidak beres,” kata Arvy dalam webinar, Selasa (10/9/2024). 

Sementara itu, Peneliti R&D Kompas Christian Marpaung mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mengakses teknologi. Kehadiran Internet juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. 

“Keberadaan infrastruktur TI telah menciptakan kantong-kantong ekonomi baru,” kata Christian. 

Sayangnya, lanjut Christian, kantong-kantong ekonomi baru tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal karena masyarakat tidak mendapatkan edukasi terbaik dalam pemanfaatan infrastruktur teknologi yang dibangun. 

Diketahui, Komisi I DPR menyetujui batas alokasi anggaran program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 7,73 triliun. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. 

Pagu alokasi anggaran Kemenkominfo tahun 2025 digunakan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp3,5 triliun dan program pemanfaatan TIK sebesar Rp1,34 triliun.

Ada pula program pengelolaan spektrum, standar perangkat, dan pelayanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Program komunikasi publik sebesar Rp2,3 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun. Sebuah kota besar

Sementara itu, penelitian dan pengembangan Kompas dan Mekari menemukan bahwa 65% perusahaan menengah dan besar di kota-kota besar di Indonesia sadar atau sadar bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Faktanya, 73% perusahaan yang belum mengadopsi perangkat lunak berbasis cloud berencana untuk mengadopsinya dalam dua tahun ke depan. 

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan tingginya kesadaran akan mendorong perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi berupa perangkat lunak berbasis cloud untuk mempermudah operasional bisnis dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 

Penggunaan perangkat lunak berbasis cloud di perusahaan semakin meluas, dengan penelitian mengungkapkan bahwa 55% perusahaan telah menggunakan teknologi ini selama lebih dari 3 tahun. 

“Kami juga menemukan bahwa mayoritas, atau 52%, responden merasakan peningkatan efisiensi kerja setelah menggunakan perangkat lunak berbasis cloud. “Peningkatan efisiensi ini akan menjadi landasan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Suwandi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel