Business.com, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi hanya 29% atau 2,79 juta ton dari alokasi pemerintah sebesar 9,5 juta ton pada tahun ini. 

Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmed Pribadi, kesadaran hingga 15 Juni 2024 masih rendah karena terhambat oleh 5 faktor yang menjadi perhatian pihaknya dan pemangku kepentingan terkait. 

Rahmed mengatakan di hadapan panitia RDP IV DPR RI, Rabu (19) “Pertama, 58% petani peserta e-RDKK belum sembuh, jadi mungkin update informasi dan distribusinya perlu ditingkatkan.” . /6/2024). 

Dalam hal ini, Rahmed mengatakan, sebagian masyarakat yang tidak membeli menganggap alokasinya terlalu kecil sehingga biaya datang ke kios sangat mahal, sehingga kami mencoba menukarkan pupuk tersebut.

Makanya sekarang kita keliling dan adakan acara sapa PI untuk saling bertukar pikiran, ujarnya. 

Di sisi lain, Pak Rahmed menyampaikan bahwa dahulu ada peraturan daerah yang melarang penggunaan pupuk, dan membatasi jumlah pupuk bersubsidi per bulan atau tanam. 

Faktanya, terdapat kebijakan di negara bagian yang mewajibkan petani atau badan usaha untuk memberikan kepemilikan atau sertifikat tanah untuk menukarkan pupuk bersubsidi. 

Oleh karena itu, banyak perbedaan permasalahan di tingkat daerah dan menjadi perhatian untuk memperbaikinya ke depan, ujarnya. 

Tak hanya itu, ketentuan alokasi gubernur (34 dari 32 kabupaten) dan ketentuan alokasi daerah (392 kabupaten/kota dari 478 kabupaten/kota) belum sepenuhnya dicairkan untuk anggaran tambahan. 

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia mendorong percepatan Keputusan Gubernur dan Keputusan Walikota sebagai langkah maju lainnya. 

Rahmed juga menyoroti tingkat kehati-hatian Kios terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi koreksi yang dapat membebani kelompok Kios. Sedangkan koreksi yang dilakukan pada Januari-Maret mencapai 15,6 miliar dolar. 

Kendala lain dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah perubahan musim yang menyebabkan perubahan pola tanam di berbagai wilayah. Jika hal tersebut terjadi, pihaknya akan melakukan penyesuaian pasokan dan penyaluran pupuk bersubsidi. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel