Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG – Janji politik Presiden terpilih Probow Subianto berupa program pembangunan rumah 3 juta akan membawa angin segar bagi sektor perumahan.

Bhima Ududhisthira, direktur eksekutif Center for Economic and Legal Research (Celios), mengatakan perkembangan positif di sektor perumahan akan dirasakan oleh penyedia pembiayaan, pengembang, bahkan industri konstruksi.

“Dengan adanya program 3 juta rumah, perbankan disarankan untuk mengalokasikan lebih banyak kredit dan KPR ke sektor konstruksi. Bahkan sektor bahan baku konstruksi seperti baja, tembaga, alumunium, keramik, dan kaca akan mengalami peningkatan penjualan dan permintaan pinjaman bank baru. ,” kata Bhima, Senin (30 9/2024).

BP Tapera menyerahkan 75% dana skema kredit pembiayaan perumahan, Dana Likuiditas Perumahan (KPR FLPP), kepada bank penerbit KPR. Sisanya 25% dapat diterima oleh PT Sarana Multigriya Financial (Persero) (SMF) dan bank penerbit.

Sayangnya, data SMF menunjukkan distribusi perumahan bersubsidi masih terkonsentrasi di Indonesia Bagian Barat. Data menunjukkan penyaluran pembiayaan SMF pada bank penyalur kredit di Indonesia Bagian Barat didominasi sebesar 85,04%, Indonesia Tengah sebesar 14,37%, dan Indonesia Timur sebesar 0,59%.

Sebab, sebaran demografi bank KPR terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Bhima berharap pemerintahan Prabowo nantinya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada sektor perumahan, misalnya ada program 3 juta rumah dan ada pembicaraan pembentukan kementerian khusus.

“Harus ada kebijakan. Kalau ada kementerian atau badan perumahan pemerintah, kami berharap bisa memberikan plafon fasilitas KPR FLPP subsidi yang lebih tinggi bagi peminjam, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” kata Bhima.

Selain kebijakan pemerintah, teknologi digital juga dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan distribusi perumahan bersubsidi, ujarnya. Bhima mencontohkan, jika plafon CPR di bawah Rp 500 juta, bisa diperoleh melalui perbankan digital. Penggunaan teknologi ini tidak mengharuskan bank memiliki kantor fisik di Indonesia Timur.

Solusi lainnya, kata Bhima, adalah mendorong kemitraan perbankan dengan pengembang. Misalnya saja ada pameran yang diadakan bank penyalur KPR dengan pengembang khusus skema KPR di Indonesia Timur.

“Ada banyak teknologi dan metodologi yang bisa diterapkan. Hal ini bergantung pada apakah pemerintah mempunyai suku bunga rendah khusus untuk peminjam di Indonesia bagian timur, khususnya peminjam berpendapatan rendah (MBR).

Sebelumnya, Dirjen SMF Ananta Viyoga mengatakan penyaluran subsidi KPR FLFP yang dilakukan SMF pada semester I/2018 hingga semester I/2024 sebesar Rp 24,07 triliun atau 654.430 unit rumah. 

“Penyaluran dananya bagaimana? Kalau kita lihat Indonesia Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. satu-satunya di Indonesia Barat satu-satunya penyedia likuiditas,” jelas Ananta pada konferensi pers hasil Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/09/2024).

Selain alokasi KPR FLFP, SMF juga mengalokasikan dana untuk program perbaikan perumahan. Dana yang disalurkan ke SMF mencapai 36,4 miliar rupiah di 24 lokasi antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Mali Tenggara.

“Hal ini sejalan dengan rencana Presiden ke depan mengenai 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan,” kata Ananta.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel