Bisnis.com, Jakarta – Komisioner Kedua Jinnah Mardani Ali, Komisioner Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menanggapi usulan anggaran tambahan yang diajukan Kantor Ibu Kota Kepulauan (OIKN).

Usulan anggaran tambahan IKN tahun anggaran 2025 mencapai Rp 27,8 triliun, kata Mardani, pertama kali sepanjang sejarah. Secara umum, mitra kerja Komisi II DPR RI, menurut pemberitaan, tidak pernah meminta tambahan dana lebih dari Rp 10 triliun. 

“Ini pertama kalinya dalam sejarah pengurus dan anggota mencatatkan rekor mitra komisi kedua yang anggarannya lebih dari 10 triliun dolar,” kata Mardani dalam rapat kerja dengan mitra komisi kedua DPR RI, Senin (9). di Jakarta. /9/2024).

Meski demikian, Mardani mengatakan secara umum Komisi Kedua Republik Demokratik Republik Rakyat Iran mendukung usulan tersebut. Namun, dia mendesak OIKN tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi pengalokasian dana.

Di sisi lain, Mardani juga meminta agar IKN tetap fokus pada keindahan dan mengutamakan kondisi kehidupan masyarakat adat setempat saat melaksanakan pembangunan.

“Tantangan inovasi harus ditingkatkan [dalam pengembangan IKN] dengan mempertimbangkan besarnya investasi dan APBN kita, termasuk trickle-down effect terhadap perekonomian kita,” ujarnya.

Sebelumnya Plt. Wakil Direktur Eksekutif IKN Raja Julie Anthony mengatakan, pihaknya telah merevisi usulan anggaran tambahan OIKN menjadi Rp27,8 triliun.

Sedangkan OIKN telah mengajukan tambahan pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp 29,8 triliun. Raja Jolly mengatakan, revisi usulan anggaran tambahan telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Ketua Bapnas.

“Tambahan usulan tersebut kami tingkatkan menjadi Rp 27,8 triliun dan usulan anggaran perubahan telah kami ajukan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Ketua Bapanas,” jelasnya dalam rapat kerja dengan komisi II DPR RI, Senin (09/09/09). 2024). .

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.