Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Keuangan membahas rencana anggaran pembentukan Kementerian/Lembaga (K/L) baru pemerintahan mendatang.

Fabrio Cacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, mengatakan rencana anggaran terkait perubahan atau penambahan kementerian/lembaga baru belum masuk dalam RAPBN 2025.

“Tanyakan saja pada tim pemerintah yang baru [Tim Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran]. “Saya kurang update,” ujarnya saat rapat di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2024). 

Fabrio mengatakan, rencana penambahan nomenklatur juga tidak masuk dalam alokasi biaya pegawai dalam RAPBN 2025 yang mencapai Rp513,22 triliun.

Sekadar informasi, alokasi biaya pegawai dalam RAPBN 2025 mengalami peningkatan dari ambang batas tahun 2024 yang diperkirakan sebesar Rp460,86 triliun.

Alokasi belanja pegawai K/L khususnya juga ditingkatkan menjadi Rp297,71 triliun pada RAPBN 2025 dari tahun ini Rp285,8 triliun.

Febrio mengatakan, pendakian tersebut masih dianggap normal. Sementara itu, ia menambahkan pemerintah masih akan membahas RAPBN 2025 dengan DPR RI.

“Kenaikan [pembagian biaya karyawan] adalah hal yang wajar. “Nanti kita lihat apa yang mereka bicarakan,” ujarnya.

Kabarnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Hashim Jojohadikusumo mengatakan, pemerintahan mendatang akan membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. 

Pemerintahan ke depan juga sedang menyiapkan anggaran untuk pembentukan kementerian ini, termasuk pelaksanaan program penyediaan 3 juta shelter.

Sementara itu, selain memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Hubungan Masyarakat, pemerintahan baru juga berencana membentuk Badan Pendapatan Negara, serta Badan Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengelolaan Perdagangan Karbon.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel