Bisnis.com, Jakarta – Sekitar tujuh pemain data center global dikabarkan sedang membangun data center di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan infrastruktur. 

Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Organisasi Penyedia Pusat Data Indonesia (Idpro), mengatakan di tengah persoalan kebocoran sementara pusat data nasional (PDNS), bisnis pusat data dalam negeri masih menarik. 

Hendra mengatakan banyak pemain infrastruktur global yang tertarik membangun pusat data di dalam negeri untuk memanfaatkan peluang pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta pengguna. 

Dibandingkan tahun 2023, Hendra mengatakan tahun ini lebih banyak pemain infrastruktur yang tertarik membangun data center di Indonesia. 

“Damac dan BW Digital tahun ini. Nanti akan ada lebih banyak lagi, mungkin lebih dari tujuh [pemain pusat data asing]. “Tahun lalu data centernya kurang dari tujuh,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (8/7/2024). 

Sebagai informasi, pada Mei 2024, DAMAC mengumumkan investasinya di pasar Indonesia melalui EDGNEX Data Center dengan pembangunan data center di Jakarta. 

Damac melihat Jakarta saat ini sedang bersiap untuk meningkatkan kapasitas data centernya menjadi 1GW. Diperlukan lebih banyak pusat data kolokasi standar Tier III yang menawarkan waktu aktif dan keandalan lebih tinggi untuk memenuhi permintaan ini. Pembangunan tahap pertama diharapkan selesai pada kuartal keempat tahun 2025. 

Sementara itu, BW Digital membeli tanah seluas 55.000 meter persegi di Nongsa Digital Park di Batam pada Maret 2024 untuk membangun pusat data berkapasitas 80 MW. 

Hendra mengatakan, kehadiran PDNS selama berhari-hari tidak menyurutkan minat investor untuk berinvestasi. 

“Saat acara data center dua pekan lalu, beberapa perusahaan asing sudah memastikan akan masuk ke Indonesia. Salah satunya Damac dari Dubai. Jadi secara finansial pasar kita kuat, tapi aspek non finansial sangat dibutuhkan,” kata Hendra. 

Hendra mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pemain global berinvestasi lebih intensif di Indonesia, termasuk memfasilitasi perizinan, insentif kedatangan barang, dan keringanan pajak. 

Hendra misalnya, mengatakan potongan pajak hingga 14% akan diberikan kepada pelaku industri yang ingin masuk ke Malaysia. Menurut Hendra, fase ini bisa terulang di Indonesia.

“Jadi mereka tidak kena pajak. Artinya, iklim yang menarik memudahkan investor untuk berinvestasi. Lalu ada kepastian hukum yang jelas dan tepat, kata Hendra.

Simak Google News dan berita serta artikel lainnya di WA Channel