Bisnis.com, JAKARTA – Pendanaan infrastruktur dari perusahaan multifund atau perusahaan pembiayaan akan berkurang pada akhir tahun 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendanaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% year-on-year (YoY) menjadi Rp 11,71 triliun dibandingkan Rp 101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada tahun 2023, rata-rata pendanaan infrastruktur bulanan akan mencapai tiga digit, sedangkan pada tahun 2024 hanya akan mencapai dua digit.

Jika dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pendanaan infrastruktur mencapai Rp 101,15 triliun. Sedangkan Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp 11,58 triliun.

Menanggapi tren tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center for Economic and Legal Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketidakpastian politik anggaran pemerintah era Prabowo-Gibran nantinya akan menjadi permasalahan bagi pengembang infrastruktur di Indonesia.

“Jokowi memang sangat berat dalam membangun infrastruktur yang pembangunannya sangat besar. Namun, arah kebijakan bisa saja berubah dengan pemerintahan baru di mana Prabowo juga lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia,” kata Huda dalam Bisnis, Selasa (27/1). 8). /2024).

Huda mengatakan, Prabowo kerap menekankan fokus program pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), salah satunya program makanan bergizi gratis. 

Ia juga menilai program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Misalnya, anggaran modal Indonesia (IKN) pada RAPBN 2025 yang ditetapkan hanya Rp 143,1 miliar. Padahal dalam APBN 2024 anggaran mega proyek ini mencapai Rp 42,5 triliun.

“Saya kira ke depannya masih ada tanda tanya besar, apakah Prabowo akan meneruskan infrastruktur yang sudah diusung Jokowi atau justru fokus pada pangan. Saya yakin, Prabowo akan menepati janji-janji politiknya terlebih dahulu, khususnya soal pangan,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Economic Development and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan, pembiayaan infrastruktur saat ini sebagian besar masih dibiayai oleh kredit perbankan yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek.

Dibandingkan pembiayaan perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan ke sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% dari Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

“Pendanaan infrastruktur harus lebih didorong dari sumber pendanaan jangka panjang karena payback period proyek infrastruktur bersifat jangka panjang,” kata Esther.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel