Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan keuangan atau finansial selama Januari hingga Mei 2024 ditetapkan sebesar Rp 70,5 triliun, dan pengeluaran tersebut dikendalikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja bantuan sosial tercatat meningkat 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (yoy), lalu mencapai Rp62,5 triliun. 

“Besaran Kemensos Rp37,4 triliun mulai dari PKH dengan penerima kartu sembako 10 juta orang dan kelompok penerima manfaat 18,7 juta orang,” ujarnya saat konferensi pers APBN, Kamis (27/6/2024). 

Belanja bansos lainnya masuk ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp 19,3 triliun. Besaran bantuan kepada keluarga dan masyarakat tidak mampu sebanyak 96,8 juta unit BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah. 

Sri Mulyani juga memberikan Rp 11,9 triliun kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi 8 juta siswa, dalam hal ini mereka yang akan menerima beasiswa. Kemudian, lebih dari 766.700 mahasiswa menerima beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk perguruan tinggi. 

Kemendikbud juga menerima belanja bansos sebesar Rp 1,6 triliun berupa PIP dan KIP, namun untuk sekolah agama sebesar 1,5 juta untuk siswa PIP dan 47.000 siswa untuk KIP. 

“Saat ini telah dialokasikan bantuan sosial sebesar Rp100 miliar berdasarkan wilayah atau komunitas yang terkena bencana alam,” lanjut Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat menghabiskan dana sebesar Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari anggaran APBN 2024. 

Belanja pemerintah daerah meningkat signifikan hingga mencapai 15,4%. Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dikarenakan kegiatan seperti pemilu yang dilaksanakan pada bulan Februari membutuhkan banyak pengeluaran di awal musim. 

“Dan ini alasannya, dibandingkan rencana tahun lalu saat tidak ada pemilu, peningkatannya besar yaitu 15,4%,” jelasnya. 

Secara spesifik belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam hal ini mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6% dari pagu APBN 2024, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6% dari pagu.

Beban non-K/L mencapai Rp388,7 triliun yang meliputi beban keuangan, beban bansos, beban properti, dan beban pegawai. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel