Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan memperkenalkan inovasi digital terbaru bernama Facial Recognition BPJS Kesehatan (Frista) pada layanan Jaminan Kesehatan Keuangan (JKN). Layanan pengenalan wajah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. 

Kepala Petugas Medis BPJS Ali Ghufron Mukti mengatakan penerapan Frista karena membuat proses verifikasi identitas peserta menjadi lebih cepat dan akurat sehingga dapat mengurangi antrian dan mengurangi kesalahan. 

“Sistem pengenalan wajah yang digunakan pada Frista dapat mengenali baik wajah dalam foto, video maupun secara real time dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Ghufron saat peluncuran FRISTA (8/6/2024).

Diungkapkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi syarat yang dapat mengakses layanan JKN. Penggunaan teknologi ini juga merupakan langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas. 

Pemuda ini juga mendapat dukungan dari Perubahan Kelima Perjanjian Kerja Sama antara Departemen Administrasi Publik dan Pendaftaran Negara Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan, nomor perjanjiannya adalah 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR /0423 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan akses foto wajah ke data warga kurang lebih sama. Ghufron mengatakan teknologi ini memungkinkan penerapan identitas tunggal menggunakan KTP Elektronik sebagai alternatif elektronik. . Kartu JKN untuk verifikasi dan validasi kelayakan peserta. 

Kini dengan memiliki NIK KTP Elektronik, nampaknya juga dapat meningkatkan autentikasi dan kualitas data peserta, serta memanfaatkan unsur data foto Dukcapil sebagai dasar autentikasi dalam penerapan sistem pengenalan wajah.

Penerapan Frista akan diterapkan secara nasional pada layanan JKN. Ghufron juga mengatakan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik. 

Harapan kami, perubahan Frista dapat diatasi dengan lebih baik dengan menjawab tantangan yang dihadapi sistem kesehatan. Kami juga berharap perubahan ini dapat menjadi insentif bagi sektor lain di bidang ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, ujarnya. menjelaskan. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel