Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya keras menyelesaikan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dampak pandemi Covid-19 dan krisis global yang mempengaruhi laju perekonomian Indonesia membuat proyek ini mengalami pembengkakan biaya pada masa pembangunannya, sehingga akhirnya Jokowi setuju untuk menjaminkan utang pinjaman Tiongkok menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. . (APBN).

Mega proyek transportasi ini awalnya direncanakan menghabiskan dana 6,07 miliar dollar AS atau sekitar 86,5 triliun. Sedangkan Indonesia mendapat pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek ini sekitar 75 persen atau sekitar Rp 64,8 triliun.

Namun, ternyata proyek ini memakan biaya sebesar 1,2 miliar USD atau sekitar 8,3 triliun. Beban kenaikan biaya ditanggung bersama antara Tiongkok dan Indonesia. Pihak Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar 720 juta dollar AS.

Deskripsi proyek KCJB/JIBI 

Sekali lagi, CBD memberikan pinjaman keuangan kepada Indonesia untuk membayar biaya hingga 550 juta dollar AS atau sekitar 8,3 triliun dengan tingkat bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun. Secara keseluruhan, utang Indonesia adalah proyek kereta api berkecepatan tinggi. . yang kemudian diberi nama Whoosh mencapai Rp 73,1 triliun.

Oleh karena itu, dengan asumsi tingkat bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun, maka total utang kereta cepat yang harus dibayar pemerintah Indonesia bisa dihitung. Berdasarkan perkiraan tersebut, pemerintah terpaksa membayar utang kereta cepat selama 30 tahun yang mencapai Rp 75 triliun.

Awalnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung buatan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditetapkan sebagai salah satu Pelayanan Strategis Nasional (PSN) melalui Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Dalam perkembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan APBN atau jaminan pemerintah Indonesia.  Rencana Proyek Rapid Transit Jakarta-Surabaya Harus Matang

Belajar dari “kasus” Whoosh, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menekankan pentingnya perencanaan matang sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan proyek Rapid Transit Jakarta-Surabaya.

Djoko menjelaskan, pengalaman proyek Percepatan Jakarta-Bandung harus menjadi pembelajaran, agar pemerintah tidak mengambil keputusan dengan cepat, terutama yang melibatkan uang besar dan investasi asing.

“Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih mengalami banyak kendala, termasuk kendala finansial yang menyangkut APBD kota. Oleh karena itu, jika ada rencana kelanjutan proyek ini ke Surabaya harus diperbaiki,” kata Djoko kepada Bisnis, pada Jumat (11). /10/2024).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti ini bisa menjadi beban negara jika tidak diperhitungkan dengan baik. Ia merujuk pada sistem business to business (B2B) yang semula direncanakan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun kemudian dengan APBN karena kekurangan dana.

“Awalnya mereka bilang program itu B2B, tapi ketika anggaran tidak mencukupi, pemerintah kembali turun tangan. Ini menjadi beban negara, yang seharusnya tidak terjadi jika sistem keuangannya sempurna,” imbuhnya.

Ia juga mewanti-wanti adanya risiko kerugian jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak direncanakan dengan baik, apalagi mengingat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum memiliki kinerja terbaik.

Suara mendesing / Kelahiran

Djoko juga mengatakan, pengembangan kereta cepat ini sepertinya akan difokuskan di Pulau Jawa, padahal daerah lain di Indonesia masih membutuhkan infrastruktur transportasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan seluler selalu terfokus di Pulau Jawa, meskipun ada wilayah lain yang juga memiliki kebutuhan serupa.

“Selama 5-10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur pariwisata selalu fokus di Pulau Jawa. Padahal Indonesia sangat luas dan masih banyak daerah di luar Pulau Jawa yang masih perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Terakhir, Djoko mengatakan investasi asing pada proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, tidak menjadi masalah, asalkan rencananya jelas dan tidak membebani kota.

“Selama penanaman modal asing dilakukan dengan transparansi dan perencanaan yang matang, tidak ada masalah. Namun jangan sampai tiba-tiba menjadi beban APBN di tengah jalan seperti yang terjadi sebelumnya,” pungkas Djoko. Bola Panas Dalam Uang Prabowo

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan (feasibility study/FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan selesai tahun ini dan beroperasi di bawah pemerintah. dari presiden terpilih. Prabu Subianto

Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, FS saat ini sedang dalam pengerjaan dan harus selesai pada tahun ini.

“Masih kita kelola ya [lanjutan di pemerintahan berikutnya]. Tahun ini masalah feasibility study-nya harus selesai,” kata Risal kepada wartawan, Rabu (1/10/2024).

Risal menjelaskan, studi kelayakan dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilalui kereta cepat tersebut, baik jalur utara, tengah, bahkan selatan.

Dalam pemberitaan bisnis sebelumnya, Direktur Pertama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diakuinya, salah satu perbincangan yang dilakukan dengan orang pertama di Indonesia itu adalah membahas penelitian yang bisa dilakukan dengan perusahaan asal China.

Selain itu, ia mengatakan KCIC saat ini melaporkan prosesnya kepada Presiden dan menjelaskan berbagai dukungan yang dibutuhkan pemerintah.

“Misalnya seperti akses jalan dan segala macamnya. Kemudian ke depan kita akan bekerjasama dengan tim Tiongkok, selain itu juga mengevaluasi kinerja saat ini, karena tim Tiongkok lebih berpengalaman dalam masalah keamanan di bidang jasa,” dia. dikatakan.

Meski begitu, kata Dwiyana, belum ada perkiraan nilai proyek Rapid Transit Jakarta-Surabaya. Faktanya, saat ini kelompok tersebut belum memutuskan apakah akan bekerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam menggarap perluasan kereta cepat ke Surabaya. KCIC akan mengikuti instruksi dan keputusan yang akan diambil pemerintah nantinya mengenai hal ini.

KCIC juga siap berpartisipasi dalam proyek ini, jika nantinya pemerintah memilih menjadi operator kereta cepat Jakarta-Surabaya. Sebab, KCIC juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat WHOOSH.

“Kami siap jika ada pembinaan menjadi operator [kereta cepat Jakarta-Surabaya] dari pemerintah,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel