Bisnis.com, Jakarta – Investasi hulu migas kerap menghadapi kontroversi perizinan dan penggunaan lahan pertanian serta potensi cadangan migas. Terakhir, situasi ini justru menghambat perkembangan ketahanan energi dan pangan nasional. 

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prayudhi Shyamasuri mengatakan pemerintah berupaya keras mengukur tingkat kepentingan dan prioritas pembangunan lokal dan regional.

Makanya kita kembali ke sana [Departemen Penataan Ruang] karena disiapkan bersama semua kementerian,” kata Priudi pada diskusi kelompok fokus bisnis (FGD) di Indonesia. , Senin (23/9/2024). 

Dari sisi tata ruang, Privdi tidak memungkiri bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan status kawasan yang dapat dijadikan kawasan perkebunan atau kawasan eksplorasi migas. 

Tidak hanya itu, reformasi pertanahan juga harus dilihat dari perspektif izin usaha yang ada. Misalnya saja di perkebunan, jika penggunaannya tidak tepat, maka dapat dialihkan ke kegiatan komersial lainnya.

“Kalau ada yang kurang tepat bisa kita arahkan ke kegiatan lain, jadi kita lihat lagi tentunya pada tata ruang yang ada, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya yang kita punya, bagaimana cara memperbaikinya,” ujarnya. menjelaskan. 

Di sisi lain, Pryudi tak memungkiri masih banyak kasus pemanfaatan lahan. Meski demikian, pihaknya memastikan lahan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat agar tidak terjadi konflik. 

“Saat ini ada yang menyelesaikan perampokan tanah, mereka masuk dalam tim Kementerian Pertanian di beberapa provinsi, karena usaha pertanian boleh, tentu kita bekerja sama. .Mari kita duduk bersama untuk mencari solusi.” 

Sementara itu, Sura Lukita, Wakil Direktur Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setidaknya 10 kementerian telah terlibat dalam menyelesaikan masalah investasi minyak dan gas. .

Salah satunya terkait perbedaan pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan lahan pertanian untuk kegiatan migas. Hal ini termasuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah akuisisi lahan minyak dan gas milik pemerintah dan mengakhiri negosiasi antara pemerintah dan pengelola sumber daya hutan mengenai paket kompensasi hutan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Refor Mining Institute, Komedi Ntungoro menilai, diperlukan kepemimpinan antar kementerian atau intervensi tingkat tinggi pemerintah untuk menghentikan eksploitasi lahan yang berlebihan. 

“Siapa pun yang akan melakukan hal ini, baik di tingkat menteri koordinator, atau bahkan di tingkat presiden, harus menjadikan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai prioritas, atau kita bisa menemukan sesuatu. Tapi minyak dan gas bisa ditemukan.” 

Sebab, jika politik diserahkan pada mekanisme internasional, maka keputusan yang diambil bukanlah yang terbaik. Sebab, setiap kementerian/lembaga mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing untuk mencapai ketahanan energi dan pangan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel