Business.com, JAKARTA – Satuan Tugas alias Satgas yang dibentuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberantas impor ilegal harus bisa sampai ke akar permasalahannya. Masalahnya, pedagang bilang terlalu banyak orang yang bermain  

Yukki N. Hanafi, Wakil Presiden, Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan timnya akan memantau dan mengadvokasi gugus tugas impor ilegal untuk melindungi UMKM dan produsen. 

“Kita jaga bersama-sama, Kadin Indonesia tidak bisa jaga sendirian, apalagi kalau sedang panas, kita jaga bersama-sama,” kata Yuki di Menara Kadin, Selasa (15/7/2024). 

Kadin juga meminta gugus tugas melibatkan penegak hukum, sehingga bisa segera menindak instansi swasta yang terlibat dalam impor ilegal. 

Keterlibatan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Persatuan dan UMKM, Kementerian Perindustrian dan Penegakan Hukum dalam Satgas juga penting. 

“Kita juga ingin polisi menegakkan hukum, perlu terintegrasi dan itu yang terpenting. Menurut saya, gerakan itu perlu dilakukan dengan baik, kalau ada yang tidak beres jangan dibiarkan terus,” imbuhnya. . .

Menurut dia, impor ilegal menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Hal ini menandai penurunan banyak industri manufaktur, yang mengakibatkan penutupan pabrik dan PHK massal 

“Saya juga prihatin, misalnya sederhana, ada baju, harganya Rp 100.000 untuk 7, misalnya kita tahu bahan bakunya berapa, harganya berapa, jadi harus kita lindungi, tapi menurut standar peraturan yang berlaku secara global, ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemnerin) menyatakan siap ikut serta dalam pembentukan gugus tugas penghapusan impor atau embargo ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. )  

Plt. Rene Yanita, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, mengatakan pihaknya belum melakukan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan. Meski demikian, Kementerian Perindustrian siap mendukung rencana tersebut.  

“Kalau dukung ya setuju banget. Tapi harus segera dilaksanakan. Sudah ada satgas tabungan, kita ikut. Kita belum tahu mau dibawa ke mana,” kata Rainey di kantor Kementerian Perindustrian. . 

Rainey menegaskan, skema tersebut perlu ditanggapi dengan serius agar tidak menguap begitu saja seperti yang dicanangkan Satgas Tabungan tahun lalu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel