Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 meningkat dari 2.996,9 triliun rupiah pada APBN 2025 menjadi 3.005,1 rupiah. Hal ini juga dibarengi dengan tujuan peningkatan belanja pemerintah pada tahun 2025. Bandingkan APBN dengan target belanja negara pada APBN 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun hingga Rp 3.621,3 triliun. Namun defisit tersebut masih terjaga pada level yang sama yaitu 2,53%.

Sementara biaya K/L juga mengalami perubahan dari Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L mengalami penurunan dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Sebab dana sudah diarahkan ke kementerian/lembaga teknis untuk mendukung program unggulan. Hal tersebut disampaikan Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pada acara media briefing di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024).

Usulan anggaran prioritas dalam APBN 2025 bertujuan untuk mendorong tercapainya rencana pembangunan. Alokasi prioritasnya meliputi sektor pendidikan sebesar Rp724,3 triliun. Perlindungan sosial Rp504,7 triliun; infrastruktur Rp 400,3 triliun; Kesehatan 197,8 triliun; Ketahanan pangan Rp139,4 triliun; serta hukum dan pertahanan 375,9 triliun.

Selain meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui program yang sudah ada seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, dll. Belanja pendidikan juga mencakup penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta memperkuat hubungan dengan pasar tenaga kerja dan persaingan.

Sedangkan sinergi dan integrasi jaminan sosial dengan dukungan anggaran jaminan sosial, termasuk kelanjutan program jaminan sosial yang telah dilakukan.  Ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, kesejahteraan masyarakat akan terus membaik. Oleh karena itu, percepatan pengentasan kemiskinan dan bukan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui program dukungan sosial berbasis program pemberdayaan adaptif. Oleh karena itu, kami akan memperkuat program Jaminan Sosial Seumur Hidup, jelas Vehio.

Selain itu, akan ada penekanan pada belanja infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, termasuk konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi. Selain itu, ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan gudang pangan dan peningkatan akses petani terhadap sumber keuangan. Sementara itu, biaya kesehatan antara lain menurunkan prevalensi stunting dan tuberkulosis. Membangun rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan meningkatkan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan didorong.

Salah satu cara menjaga stabilitas perekonomian adalah dengan menjaga setidaknya empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, jika keempat hal tersebut dapat dipertahankan maka stabilitas perekonomian akan semakin kuat. Wahyu menjelaskan, hal itu menjadi bantalan bagi transformasi ekonomi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel