Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengutarakan pandangannya mengenai potensi ancaman dari sisi keamanan siber terkait kehadiran Starlink di Indonesia.

Damar Juniorto, pendiri PIKAT Demokrasi (Pusat Inovasi Kecerdasan Buatan dan Teknologi Demokrasi), menilai ketakutan terhadap Starlink harus diatasi karena akan memudahkan beberapa daerah untuk online. 

“Saya kira rasa takut itu perlu dicerna sedikit, bagaimana menurut Anda? “Agar satelit asing bisa beroperasi di Indonesia, harus menjaga hak jangkarnya,” ujarnya, Rabu (29/5/2024) dalam pertemuan usai acara Kebebasan Internet, Teknologi, dan Hak Asasi Manusia di @USA, Jakarta. . 

Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak jangkar, lanjutnya. Tiga hal yang menurutnya paling besar adalah perlunya kerja sama dengan pihak lokal, mematuhi peraturan Indonesia, dan tidak mengganggu jaringan interferensi satelit yang ada. 

Pada saat yang sama, keberhasilan dalam memenuhi persyaratan tersebut diyakini akan mengurangi potensi masalah yang disebabkan oleh Starlink.

Untuk isu-isu seperti penyebaran ujaran kebencian dan misinformasi terkait internet di Indonesia, ia menilai kehadiran Starlink tidak dianggap sebagai faktor yang meningkatkan risiko kejahatan tersebut.

“Karena masalahnya bukan pada teknologi. “Itu masalah regulasi, masalah budaya hukum atau masyarakatnya,” ujarnya. 

Dia melanjutkan, penambahan satelit asing tidak dianggap sebagai faktor penting yang memperburuk situasi kecuali aturan atau kondisi orang-orang tersebut diperbaiki.

Pakar dunia maya Amerika dan pendiri/CEO Stratigos Security, Beau Woods, mengatakan pada kesempatan terpisah bahwa penting untuk mempromosikan akses setiap orang ke Internet. Ini mendukung pendidikan yang lebih luas dan lainnya. 

“Namun, seiring dengan teknologi baru, muncul musuh baru, kegagalan baru, dan bahaya baru. Jadi kita harus mengantisipasi dan menghindarinya.” 

Keberadaan Starlink juga dikatakan tidak jauh dari Internet tradisional, dimana ketika kita memposting sesuatu yang baru secara online, kita seperti mengungkapkannya kepada semua orang di web. Sementara itu, tidak semua orang di Internet itu baik. 

Mengingat hal ini, ia yakin harus ada tingkat literasi digital, tanggung jawab, akuntabilitas, dan akuntabilitas di pihak penyedia telekomunikasi. Bisakah kita bertemu. 

Sri Safiri, Head of Education Ecosystem Telkom Indonesia, sependapat dengan Woods, mengatakan Starlink tidak jauh berbeda dari sudut pandang keamanan. 

“Jadi dari segi teknis, tidak ada perbedaan dalam keamanan siber. Perbedaannya hanya dari segi latensi, dan keterbatasan jenis aplikasi yang bisa dijalankan di internet biasa dan internet satelit, jelasnya. 

Ia melanjutkan, Sri yang merupakan Wakil Ketua Forum Keamanan Siber Indonesia (ICSF) mengatakan, pada bulan lalu pihaknya mengadakan acara bersama dengan Kedutaan Besar AS di bidang keamanan siber. Kedutaan Besar AS di ASEAN juga berpartisipasi dalam acara tersebut.

Dalam acara tersebut dijelaskan kerja sama antara Kedutaan Besar AS dan asosiasi industri di bidang keamanan siber. Kedua pihak masih dalam tahap penjajakan dan bersama-sama menjajaki potensi kerja sama. Topik yang paling banyak dibicarakan adalah terkait perlindungan informasi pribadi.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel