Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga akhir tahun ini anggaran subsidi dan kompensasi energi akan meningkat atau melampaui target APBN 2024.  

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi disebabkan harga minyak masih tinggi dan nilai tukar rupee terdepresiasi. 

Dalam hal ini, kata dia di Banggar saat pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, pihaknya mengharapkan pasokan energi akan meningkat seiring dengan kenaikan dan nilai tukar, serta perubahan harga minyak. Senin (07/ 08/2024).

Sebab, belanja pemerintah akan meningkat sebesar Rp 87,1 triliun pada akhir tahun. Namun, Sri Mulyani tidak menyebutkan besaran kenaikan tunjangan dan kompensasi yang dibayarkan APBN. 

Karena subsidi dan kompensasi energi bergantung pada fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP); Hal ini disebabkan oleh depresiasi nilai tukar mata uang dan peningkatan volume LPG dan listrik yang diperkirakan akan tercermin pada paruh kedua tahun 2024. 

Namun, dalam pemaparannya, ia mengatakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah akan menimbulkan tambahan subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini. 

“Belanja non-K/L memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp37,1 triliun,” ujarnya dalam paparannya. 

Sementara itu, Bendahara Negara menegaskan harga BBM tidak akan naik meski terjadi perubahan harga minyak dan nilai tukar rupiah. 

Artinya, mereka tidak akan mampu menahan kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dan depresiasi nilai tukar. 

“Kalaupun kriterianya berubah, APBN harus menanggung bebannya.” “Hal ini akan memastikan pertumbuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya. 

Hingga semester I/2024, pemerintah menyalurkan BBM sebanyak 7.167.700 kiloliter, turun 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7.164.200 kiloliter. 

Pada saat yang sama, Penyaluran LPG 3 kg meningkat 1,4% (year-on-year) pada Januari hingga Juni 2024. Jumlah pelanggan penyaluran listrik bersubsidi meningkat dari 39,2 juta pelanggan pada tahun lalu menjadi 40,6 juta pelanggan pada tahun ini. 

Setelah pertemuan itu, Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, enggan memasukkan angka Rp37,1 triliun itu sebagai tambahan anggaran subsidi dan kompensasi. 

“Nanti kita lihat, karena kita lihat apakah kita bisa membayar semuanya, jadi kita lihat komponennya [ICP dan nilai tukar] nanti di kuartal ketiga,” ujarnya.

Selama tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp189,1 triliun untuk penyediaan energi. secara khusus, pasokan LPG senilai Rp87,45 triliun; Kemudian Rp75,83 triliun dialokasikan untuk subsidi listrik dan bahan bakar jenis tertentu (BBM JBT) senilai Rp25,82 triliun. 

Untuk memperjelas Angka tersebut belum termasuk rencana kompensasi energi (bahan bakar dan listrik) sebesar Rp329,9 triliun pada tahun 2024. 

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi Google Berita dan Saluran WA.