Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan Bapak Mulyani Indrawati mengumumkan arah kebijakan ekonomi tahun pertama pemerintahan Prabowo Subanto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024. 

Bendahara provinsi itu menegaskan, kebijakan perekonomian pemerintahan Prabowo-Gibran tahun pertama akan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dalam konferensi pers Komisi Pengaturan Keuangan (KSSK), beliau mengatakan, “Gambaran pertama tentang arah masa depan pemerintahan melalui DPR untuk tahun 2025 telah kami buat dan dengan berkonsultasi dengan presiden terpilih, kami telah memutuskan arah pemerintahan. pemerintah.” . kebijakan ekonomi masa depan pada tahun 2025.” , Jumat (18/10/2024).  

Menurutnya, program yang diusung pemerintah baru yang berfokus pada produksi pangan dan energi harus didukung oleh kebijakan ekonomi.

Seiring dengan itu, pemerintah juga akan mengetahui situasi global. Jika dicermati, kuartal terakhir tahun 2024 dimulai dengan berkembangnya konflik regional, khususnya di Timur Tengah. 

“Dia [Prabovo] prihatin dengan situasi politik, geografi, ekonomi, dan semua itu,” katanya.

Pasalnya, lingkungan ekonomi dan politik global berdampak pada lingkungan global dan berpotensi menyebar di dalam negeri. 

Pak Mulyani melanjutkan, “Memang presiden terpilih menekankan agar kami, KSSK, terus berhati-hati.” 

Sementara itu, terkait pihak APBN, Pak Mulyani yang dikabarkan masih menjabat Menteri Keuangan menegaskan, proses penganggaran akan dilakukan secara hati-hati dan mendukung program nasional. 

Selain itu, APBN juga akan bekerja dengan kerangka kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan nilai tukar. 

Diantaranya, pemerintah terus memberikan dukungan fiskal pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 100% hingga akhir tahun 2024. 

Saat ini, Bank Indonesia menyediakan pembiayaan suku bunga dan neraca yang akan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah melalui kebijakan suku bunga yang efektif. 

Semoga kerja sama dengan kebijakan ini dapat memberikan dampak yang kuat terhadap perekonomian Indonesia. 

“Kami yakin, UU APBN 2025 sudah ada, tapi pelaksanaannya tergantung Kabinet Menteri dan dari pihak pemerintah daerah, bulan depan akan dilaksanakan pilkada baru. Oleh karena itu, UU APBN 2025 dan DPR menyetujuinya. dia. dapat dilaksanakan sepanjang 5,2% akan berdampak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan,” tutup Pak Mulyani. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel