Bisnis.com, Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN) merupakan salah satu peninggalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap disebut-sebut sebagai bakal calon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kampanye.

Kelanjutan mega proyek pemindahan ibu kota negara nampaknya menjadi harapan yang ada di pundak pasangan Prabowo-Gibran jika berhasil memenangkan Pilpres 2024, Prabowo-Gibran pun berjanji akan melanjutkan proyek tersebut.

Janji serupa ditegaskan Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan presiden terpilih kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menuntaskan pengembangan IKN Nusantara.

Ditegaskannya, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan beban di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat aktivitas penduduk dan perekonomian.

Penampilan IKN Nusantara / Proyek Pengembangan Usaha 

“Saya kira sudah jelas dan sudah berulang kali saya sampaikan bahwa IKN ini akan kita selesaikan, mari kita selesaikan dengan baik. Karena itu sangat dibutuhkan, tadi Presiden [Jokowi] sudah menyampaikan tentang kesetaraan dan keinginan kita juga untuk mengurangi kemampuan Pulau Jawa dalam memusatkan penduduk dan aktivitas, kata Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran besar pada 2025 untuk megaproyek dengan total anggaran Rp 466 triliun.

“Saya juga ingin meyakinkan pihak berwenang bahwa ruang anggaran yang kami siapkan cukup besar dan saya kira ada beberapa hal penting yang bisa kami selesaikan di IKN ini,” imbuhnya. Swasembada pangan 

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara tidak disebutkan sama sekali dalam pidato pertama Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak ditekankan oleh Prabowo.

Presiden ke-8 RI berjanji negara akan segera mencapai swasembada pangan, mengingat ancaman krisis global saat ini.

“Saudara-saudara, saya nyatakan bahwa Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan, kita tidak boleh bergantung pada sumber pangan luar, tidak ada yang akan membiarkan kita membeli barang-barang mereka dalam situasi kritis saat krisis. Karena “tidak ada cara lain untuk mencapai ketahanan pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya”, kata Prabowo dalam pidatonya.

Hal serupa rupanya kembali ditegaskan beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hangodo. Ia mengatakan, Presiden Prabowo akan lebih fokus pada realisasi swasembada pangan untuk mengantisipasi proses ketidakpastian global akibat perang geopolitik di beberapa negara Timur Tengah yang saat ini sedang memanas.

Dodi Hangodo / Bisnis

“Berdasarkan diskusi berulang kali dengan Presiden, kami akan melanjutkan IKN, tapi mungkin tidak secepat ini.” “Karena presiden khawatir perang benar-benar terjadi dalam skala besar, maka kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya di Komisi LAP V DPR RI, Rabu (30/10/2024). .

Dodi menambahkan, jika isu swasembada pangan tidak menjadi fokus pemerintah, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Namun kekhawatiran terhadap perlambatan perkembangan IKN tampaknya mulai mereda setelah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo ditunjuk oleh Prabowo, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai pelantikan, Basuki mengungkapkan dirinya mendapat amanah dari Prabowo untuk segera menyusun rencana program prioritas pengembangan atau Grand Design IKN 2025.

“Iya tadi, sekarang baru bulan November, Desember, kita mau buat program 2025, perintahnya. Makanya ke depan saya akan lebih sering ke sana [IKN],” pungkas Basuki. Anggaran IKN menuju swasembada pangan

Menjelang berakhirnya masa jabatan Menteri PUPR, Basuki mengatakan kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pengembangan IKN Nusantara.

Dijelaskannya, alokasi anggaran pembangunan IKN akan dibagi antara 3 Direktorat Jenderal (Ditjen).

Pengembangan IKN selanjutnya sebesar Rp9,11 triliun akan digunakan untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan, kata Basuki dalam rapat kerja (Rucker) V DPR. Komisi RI pada Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Givandono mengumumkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk IKN 2025. Dari jumlah tersebut, Rp9,11 triliun berada di Kementerian PUPR, sedangkan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Kelembagaan IKN (OIKN). 

Berdasarkan catatan dunia usaha, nilai tersebut belum termasuk plafon IKN awal baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing sebesar Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Sedangkan proyek IKN Nusantara diperkirakan membutuhkan total anggaran sebesar Rp466 triliun dan diharapkan selesai pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. 20% dari total anggaran diambil dari APBN dan sisanya. Dari penyertaan swasta BUMN/BUMD.

Ilustrasi nasi / Bisnis

Sementara anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Pangan untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 berjumlah Rp 139,4 triliun.

“Kita harus menyatukan langkah kita dan membentuk tim kolaboratif yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. “Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 cukup besar, sekitar Rp139,4 triliun,” kata Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (31/10/2024), seperti dikutip dari situs Kementerian PANRB.

Namun, lanjut Zulkifli, anggaran tersebut akan dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola BUMN. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel