Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri dan Ketua Umum Politik Luar Negeri Masyarakat Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh dikaitkan dengan lingkaran politik Indonesia. 

Dalam video yang diunggah di Instagram resminya @dinopattidjalal pada Rabu (12/6/2024) ia mengatakan, membangun sebuah kota, apalagi ibu kota suatu negara, merupakan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, ia menilai perkembangan IKN tidak perlu dipercepat. 

“IKN aktif dibangun sejak tiga tahun lalu, tidak perlu dipercepat agar siap digunakan sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024. Karena akan menimbulkan risiko yang tidak perlu,” kata mantan menteri RI itu. Untuk negara lain dalam video. 

Dino mengatakan ada tugas berat dari sisi perencanaan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, jumlah penduduk, perubahan manajemen, pengamanan strategis, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kata dia, IKN harus dibangun secara alami, tanpa perubahan politik di Jakarta, tidak terburu-buru dalam tenggat waktu, dan siap digunakan dalam waktu tiga atau empat tahun. 

Tak hanya itu, menurutnya perlu diingat bahwa Presiden Indonesia mendatang memiliki kerja politik dari masyarakat Indonesia melalui proses pemilu. 

Dijelaskannya, jika Presiden mendatang merasa ekosistem IKN terlalu muda untuk mengambil risiko mengganggu pemerintahan, RDK tidak ada niat untuk pindah dan IKN tidak memiliki orang, sehingga pemerintah Indonesia akan merasa terisolasi, Presiden berikutnya yang akan memutuskan kapan. dapat dilakukan. 

Presiden selanjutnya harus memutuskan kapan dan bagaimana dia akan memindahkan pemerintahannya dari Jakarta ke IKN, berdasarkan penilaiannya dan situasi saat ini, jelasnya.

Dino misalnya menjelaskan pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, Kota Sejong, yang penyelesaiannya memakan waktu setidaknya 10 tahun, serta pembangunan kantor pemerintahan. Namun saat ini masih ada kantor pelayanan yang belum dipindahkan. 

Meski jarak Seoul dan Kota Sejong hanya 120 kilometer, namun jarak antara Jakarta dan Bandung hampir sama, kata Dino. 

Perkembangan IKN juga tidak perlu “dipercepat” karena Jakarta diasumsikan tidak akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan. Seharusnya pemerintah dan DPR bermigrasi ke IKN secara bersamaan. 

Menurutnya, akan menimbulkan kegaduhan besar jika tidak ada satu pun parpol pengusung UU Pemindahan Ibu Kota yang mau pindah ke IKN.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA