Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dilaporkan berupaya mengurangi kepemilikan perusahaan China di proyek nikel baru. 

Seperti dilansir Bloomberg, terima kasih kepada Financial Times. Pada Jumat (26/7/2024), latihan ini dilakukan untuk mendorong industri nikel di negara-negara berikut ini agar mendapat pinjaman dan listrik yang didukung AS. AS) Pemerintah. 

“Pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa investor untuk membangun pabrik baru dengan kurang dari 25 persen saham perusahaan Tiongkok,” kata seorang sumber kepada Bloomberg. 

Sementara itu, Septian Hario Seto, Wakil Menteri Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Pengairan dan Koordinasi Penanaman Modal, mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam keputusan bisnis masing-masing perusahaan untuk memotong saham perusahaan Tiongkok di operasi penambangan nikel dalam negeri. . 

Seto, Jumat (26/7/2024), mengatakan seluruh proyek, termasuk keputusan status pemegang saham minoritas China, telah disepakati berdasarkan ekonomi di antara para pemegang saham.

Saat ini kami masih melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan kredit pajak konsumen yang termasuk dalam Electric Vehicle Reduction Act (IRA). 

IRA memperkuat standar mineral yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah AS setelah tahun 2023. Pada saat yang sama, Undang-undang ini menghasilkan pendanaan hingga $370 miliar untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan.  

Beberapa standar tersebut mengharuskan logam diproses di Amerika Serikat dan bahan mentah yang diperoleh harus berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan pemerintah AS. 

Dalam hal ini, Tiongkok dan masyarakat internasional merasa prihatin dengan penerimaan fasilitas IRA dalam proyek investasi pertambangan. 

Pada awalnya, pertumbuhan ekonomi; Menteri Luar Negeri AS untuk Energi dan Lingkungan Hidup Jose W. Fernandez mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak energi dalam kerja sama pertambangan dengan Indonesia dan ia berkeinginan untuk terus menegosiasikan kontrak pertambangan.  

Dia mengatakan pihaknya belum bisa memberikan rincian mengenai waktunya, meski pembicaraan mengenai kesepakatan pertambangan besar sedang berlangsung. 

“Tetapi ini adalah pembicaraan yang baik dan kami ingin mencapai kesepakatan pertambangan besar yang akan membantu perusahaan-perusahaan dari AS dan negara lain untuk berinvestasi dalam pertambangan di Indonesia,” jelasnya. Kedutaan Besar di Jakarta Senin (15/7/2024).

Ia mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah mengenai kerja sama keamanan pertambangan, yang merupakan kerja sama 14 negara dengan Uni Eropa yang menyumbang lebih dari 55 persen produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Negara-negara tersebut antara lain India, Australia Jepang Termasuk Amerika Serikat dan negara lain.  

Lihat berita dan artikel lainnya di website Google dan Channel WA.