Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rantai pasok untuk mengurangi backlog yang masih 12,7 juta unit. 

Ketua DPP REI Jenderal Joko Suranto mengatakan, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), angka defisit hanya mampu ditekan sebesar 10%. Hal ini terjadi karena belum adanya kementerian yang fokus menangani permasalahan perumahan.

Oleh karena itu, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kependudukan diharapkan dapat memperbaiki kekurangan pada cara-cara sebelumnya.

“Kita harus mewaspadai adanya tingkat deprivation (kekurangan pasokan perumahan) sebesar 12,7 juta unit, yang hanya turun 10% dalam sepuluh tahun. “Cara pemerintahan harus jelas diubah,” jelas Joko dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan hal tersebut, Rei mengatakan pemerintah saat ini sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu ekosistem pasokan dan permintaan perumahan agar dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan nyaman.

Selain itu, ekosistem perizinan yang saat ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga juga diharapkan dapat segera dilonggarkan, disederhanakan, dan diselaraskan. 

“Harus ada kesetaraan dalam pembacaan data dan fakta. Karena selama ini pengurusan izin Amdal saja bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, sehingga jika dikembangkan secara paralel, semua izin bisa selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. “Permasalahan dasar perizinan sering kali kita selesaikan, dan ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata Joko.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan pembangunan proyek tiga juta perumahan dalam 100 hari masa jabatannya sebagai menteri.

Sementara itu, implementasinya akan dipercepat, antara lain melalui peninjauan berkala terhadap serangkaian proyek yang dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melakukan peninjauan terhadap proyek-proyek yang dibangun selama ini oleh Ditjen Perumahan. Tujuan kita, dalam seratus hari pertama, kita bisa memulai pembangunan rumah rakyat yang revolusioner,” kata Maruarar.

Selain itu, tambah Ara, pihaknya mengaku untuk mewujudkannya pihaknya terus mengkampanyekan semangat gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat dalam program 3 juta rumah.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel