Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) diperkirakan akan meningkatkan produksi pupuk sebanyak 2 juta ton untuk menjamin ketahanan pangan nasional.

Presiden dan CEO Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pupuk merupakan bagian penting dalam peningkatan produksi pangan nasional. Pada saat yang sama, swasembada pangan menjadi penting setelah perencanaan konsumsi beras dan pertumbuhan penduduk. 

“Perusahaan menargetkan peningkatan produksi pupuk sebanyak 2 juta ton dalam lima tahun ke depan,” kata Rahmad dalam keterangannya, Kamis (10 Oktober 2024).

Ia menjelaskan, pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk 324 juta jiwa, kebutuhan beras nasional akan mencapai 37,9 juta ton. Saat ini kebutuhan beras dengan jumlah penduduk 282 juta jiwa mencapai 30,9 juta ton.

Rahmad mengatakan, memastikan kecukupan pasokan pangan menjadi prioritas pemerintahan mendatang.  

Pupuk Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan akses dan pasokan pupuk kepada petani. Dari sisi pasokan, perusahaan telah menerapkan digitalisasi end to end dalam distribusi pupuk.

Indogo menjelaskan, pihaknya sedang melaksanakan rencana pemantauan pergerakan dan lokasi sumber pupuk dari pabrik ke kios. 

“Jadi Pupuk Indonesia yang jelas dan inovatif ini akan menjamin akses terhadap pupuk,” ujarnya.

Pada saat yang sama, karena masalah keterjangkauan, tingginya harga pupuk akan berdampak buruk pada produksi beras. Menurut perkiraannya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp.

Selain itu, dengan pengurangan penggunaan pupuk, hasil tanaman pangan akan berkurang dari 0,5 ton per hektar, dan pendapatan petani akan berkurang sekitar 3,1 juta dolar AS per hektar. 

Pada saat yang sama, rencana sedang dibuat untuk membangun pabrik pupuk baru dan memodernisasi pabrik baru untuk meningkatkan produksi. Selain itu, perusahaan meningkatkan keunggulan kompetitif dan mengendalikan biaya. 

Rahmad menambahkan, pasokan pupuk bergantung pada harga bahan baku, khususnya gas. Dalam hal ini, harga gas adalah 6 USD. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerapkannya dengan harga murah dalam dolar. 

Pertama, kata Rahmad, upaya swasembada pangan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi saja, sehingga diperlukan kerja sama seluruh kementerian/lembaga terkait.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA