Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana memangkas subsidi energi dan mengubah rencana penyaluran menjadi bantuan tunai langsung.

Burhanuddin Abdullah, kepala penasihat ekonomi Prabowo, mengatakan pemerintahan baru dapat menghemat anggaran hingga Rp 200 triliun dengan mendistribusikan subsidi energi yang ditargetkan.

“Kami ingin menyempurnakan data kami sehingga hibah dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat. “Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, Jumat (27 September 2024), seperti dilansir Reuters.

Ia mengatakan, pemerintah telah merencanakan belanja sebesar hingga Rp3,621 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2025. Namun sebagian besar digunakan untuk melunasi utang dan kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan penghematan anggaran diperlukan untuk mendanai program baru pemerintah.

Seperti dilansir Bisnis sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat untuk memangkas anggaran subsidi energi sebesar Rp 1,1 triliun pada APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan DPR dan pemerintah telah menyepakati total anggaran subsidi energi sebesar Rp 203,4 triliun untuk tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun dari RAPBN awal sebesar Rp204,5 triliun.

“Subsidi diubah dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS) sesuai dengan rupiah (asumsi nilai tukar) dalam perjanjian papan,” kata Sri Mulyani, Rabu (9 April 2024).

Rinciannya, total anggaran subsidi bahan bakar parsial (BBM) 3 kg dan liquefied petroleum gas (LPG) sebesar Rp 113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp26,7 triliun, dan anggaran subsidi LPG tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp87,0 triliun.

Sedangkan anggaran subsidi listrik pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 89,7 triliun.

“Dalam RAPBN 2025 telah dikurangi belanja subsidi energi sebesar Rp 1,1 triliun yang akan digunakan untuk tambahan kompensasi bahan bakar dan listrik,” kata Sri Mulyani.

Karena Indonesia mengimpor minyak dan gas, nilai tukar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya subsidi energi. Transaksi impor dilakukan dalam dolar AS, sehingga jika nilai tukar rendah maka anggaran subsidi yang diumumkan dapat dikurangi, dan sebaliknya jika dolar mahal atau nilai tukar rupiah lemah maka anggaran subsidi energi dapat ditingkatkan.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel.