Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) belum menerima tanggapan tertulis atas surat yang dilayangkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Deputi Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono dalam surat yang ditulis pada 21 Oktober 2024 mengatakan, Pengurus Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengaku telah melakukan hal tersebut. Dia melaporkan kekacauan yang terjadi di dalam ordo.

“Walaupun Presiden tidak memberikan tanggapan secara tertulis, namun tanggapan yang disampaikan adalah respon yang positif. Tentu kita berharap Kadin bisa berjalan dengan baik dan Kadin menjadi salah satunya, sehingga ada respon positif terhadap kesepakatan tersebut. kata Dhanis dalam jumpa pers persiapan Munas bersama Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Batavia, Selasa (11/12/2024).

Meski tak mendapat tanggapan tertulis, Dhanis menilai Kadin Indonesia mendapat tanggapan positif. Ia mengatakan ingin pemerintahan Kadin dalam kondisi baik.

“Pemerintah sebagai gubernur ingin kita baik-baik saja,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pengurus Kadin Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (22/10/2024). Sementara itu, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) dan meminta petunjuk pemerintah mengenai pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan pada 27 September 2024.

Pengacara Kadin Indonesia, Denny Kailimang mengatakan, Kadin Indonesia tetap berpegang teguh pada kertas materai tertulis yang ditandatangani Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024 yang baru saja disaksikan Bahlil. Lahadalia.

Sesuai kesepakatan, Denny mengatakan solusi dinamika kepengurusan Kadin Indonesia akan diperoleh melalui konferensi nasional sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti instruksi pemerintah,” jelasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel