Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto optimistis pembangunan megaproyek Ibukota Nusantara (IKN) bisa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). hingga Rp 16 triliun per tahun.

Pada Qatar International Economic Forum 2024, Prabowo menegaskan optimisme terhadap perkembangan IKN semakin didukung oleh komitmen investasi pihak swasta.

“Iya betul, $35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan IKN], tapi penghitungannya dilakukan dalam waktu 25-30 tahun setelah prosesnya selesai. Jadi kebutuhan anggaran sekitar $30 miliar selama 30 tahun berarti $1 miliar [atau Rp 16 triliun dengan asumsi nilai tukar 16 ribu rubel], jadi kami sangat yakin,” tegasnya.

Prabowo mengatakan, pengusaha dalam negeri nantinya akan dikerahkan sebagai “tulang punggung” berkembangnya calon ibu kota baru Indonesia. Jika hal ini terjadi, tambah Prabowo, investasi asing langsung (FDI) IKN diperkirakan akan tumbuh dengan sendirinya.

“Saya yakin pemindahan ibu kota adalah proyek politik dan faktor utamanya adalah sumber daya dalam negeri. Nanti akan ada investasi asing,” kata Prabowo.

Hal senada diungkapkan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Menurutnya, suntikan APBN terhadap proyek IKN perlu dilakukan agar investasi IKN bisa menunjukkan perkembangan positif. 

Sebab, kemampuan APBN membiayai pengembangan IKN ke depan, seperti disampaikan Prabowo, adalah sebesar Rp 16 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan pencairan APBN pada tahun 2023 (Rp 29,3 triliun) dan 2024 (Rp 40,6 triliun). . ).

“Oleh karena itu, dari sudut pandang kami sebagai pelaku usaha, semakin kecil anggaran pemerintah untuk IKN, semakin baik. Artinya, partisipasi investor swasta akan semakin tinggi. Karena berbagai infrastruktur yang dibutuhkan IKN ke depan tentu akan lebih maksimal jika bisa diberikan kepada investor swasta,” jelasnya.

Sarman mengatakan, peran pemerintah yang lebih besar diberikan pada tahap awal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan bagi pejabat pemerintah.

Sementara itu, sektor komersial seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit dinilai lebih baik dikelola oleh pihak swasta.

“Dengan demikian, akan sangat jelas terlihat bahwa IKN merupakan kolaborasi antara negara dan dunia usaha. Dengan demikian, semakin banyak investor yang datang ke sana, yang tentunya juga membuka peluang perekonomian IKN menjadi lebih produktif. , ”tegasnya. .

Meski demikian, Sarman mengakui pemerintah harus bekerja keras untuk menarik minat swasta agar ikut mengembangkan IKN. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengembangan strategi yang matang.

Salah satu prioritas utama yang perlu diupayakan pemerintah untuk menarik investasi di IKN adalah memfasilitasi perizinan dan memperkuat postur keamanan negara.

“Kemudian kalau menyangkut kepastian perencanaan wilayah, RUTP [Rencana Induk Perencanaan Daerah] itulah yang sangat dibutuhkan dunia usaha. Jika permasalahan ini teratasi, kami yakin partisipasi swasta dalam IKN akan meningkat. akan semakin mempercepat proses pengembangan IKN,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.