Bisnis.com, Jakarta – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menjual hotel milik negara (BUMN) ke swasta.

Ketua Umum PHRI Hariyadi BS Sukamdani mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut dari tim transisi Prabowo Subianto terkait wacana penjualan hotel BUMN.

Meski begitu, dia menyetujui rencana tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut sah.

Dan kalau tidak salah, kata Pak Hasyim. Menurut kami, sah saja,” kata Hariyadi saat ditemui di Jakarta, Senin (30/8/2021). 9)./2024).

Di sisi lain, Hariyadi memperkirakan rencana tersebut akan menarik banyak minat pengusaha swasta yang ingin melakukan ekspansi pasca Covid-19.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga harus menciptakan fleksibilitas keuangan, kata Hariyadi. Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembiayaan pembelian Hotel BUMN selanjutnya. 

“Sektor perbankan juga harus mendukung hal ini, karena setelah Covid, bank-bank sedikit melambat [menyediakan pembiayaan]. Tapi ini akuisisi, jadi membeli hotel baru jauh lebih mudah daripada [mencari pembiayaan] karena akuisisi pasar adalah tentang berpindah tangan,” ujarnya.

Sekadar informasi, kabar rencana Prabowo Subianto menjual Hotel BUMN santer santer setelah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih Hashim S. Jojohadikusumo kembali menegaskan rencana tersebut.

Prabowo juga memberitakan rencana pelepasan hotel-hotel pelat merah menjelang pemilu resmi Presiden RI periode 2024-2029.

“Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik pemerintah. Saya berkata, Tuan Eric, bagaimana menurut Anda? Tapi saya minta sarannya,” kata Prabowo di Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Selasa (5/3/2024). 

Prabowo mengatakan pihaknya sangat terbuka terhadap semua pihak yang berminat berbisnis dan berinvestasi di Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah harus berperan penting dalam pengembangan pariwisata nasional pada tahun 1950-an. Namun, sudah saatnya pihak swasta mempunyai ruang lebih luas untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan.

“Saya tidak mengerti mengapa kita harus terlibat dalam setiap sektor perekonomian. Maksud saya, pada tahun 1950an, menurut saya pemerintah harus mempunyai peran utama dalam pariwisata, namun sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta, jika memungkinkan, lebih dominan,” ujarnya.

Simak Google News dan berita serta artikel lainnya di channel WA