Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya 5,7% dalam 10 tahun ke depan, yakni 2024 hingga 2034. Perkiraan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh presiden baru terpilih, Prabowo Subianto. .

Prakiraan perekonomian yang berbeda dengan situasi saat ini ini disiapkan oleh Angsana Council, Bain & Company dan DBS, bank terbesar di Singapura, yang diterbitkan dalam laporan Navigating the High Winds: Southeast Asia Outlook 2024-2034.

Laporan tersebut menyebutkan tingkat pertumbuhan Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Vietnam dan Filipina, yang masing-masing sebesar 6,6% dan 6,1% pada periode yang sama.

Namun, Indonesia masih bisa tumbuh lebih dari perkiraan tersebut, yakni 5,7%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan didukung oleh empat faktor utama, pertama pengolahan komoditas primer logam, pertambangan dan juga pesatnya pembangunan infrastruktur.

Kedua, meningkatnya biaya infrastruktur. Ketiga, pertumbuhan bisnis dan disrupsi teknologi, dan keempat, pertumbuhan populasi dan angkatan kerja.

Pada saat yang sama, ada empat faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi pada dekade berikutnya, yang pertama adalah rendahnya nilai tambah pekerjaan di sektor manufaktur non-komoditas.

Kedua, harga komoditas cenderung turun. Ketiga, pihak politik diyakini akan lebih berpihak pada rakyat. Kemudian, keempat, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan keamanan di masa depan.

Di sisi lain, kita masih perlu mencermati dinamika politik lokal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

“Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung penurunan harga nikel, dan mengelola kepentingan negara kepulauan yang beragam dan berkembang. Masih harus dilihat apakah [Presiden terpilih] Prabowo akan melanjutkan prioritasnya yang berorientasi pada pembangunan.” Laporan Rabu (7/8/2024).

Selain itu, kebijakan Indonesia juga dianggap tidak dapat diprediksi dan dapat berubah secara tiba-tiba, seperti peraturan terkini yang cenderung melindungi pasar dan produsen lokal. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel