Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintahan Prabowo Subiant-Gibran Rakabuming Rako memastikan pengelolaan APBN secara cermat.

Dia menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena tekanan terhadap rupee akibat faktor dalam negeri bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan valas oleh perusahaan, termasuk repatriasi dividen, dan pertimbangan keberlanjutan keuangan di masa depan.

Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Istana Kepresidenan, Senin (20) untuk membahas dinamika pasar terkait perkembangan DPR dan APBN. pembicaraan. /6/2024).

Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan baru agar mereka melihat seluruh aspek APBN dikelola secara transparan dan cermat serta menjadi alat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintahan baru, ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, bendahara negara menyampaikan potensi defisit APBN tahun 2025 masih dalam penjajakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.  

Lebih lanjut Shri Mulyani mengatakan defisit APBN 2025 akan ditetapkan pada kisaran 2,21-2,8%. Kami berharap dengan rentang defisit yang cukup luas, hal ini dapat membantu pemerintahan baru mewujudkan agendanya.

Artinya, kita bisa menjaga kehati-hatian fiskal dan tetap berkelanjutan, namun juga tetap memperhatikan program-program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru pada tahun 2025, ujarnya.

Menurutnya, APBN kini dalam posisi aman. Hal ini terlihat jelas dari defisit yang masih berada di bawah batas yang ditetapkan yakni 3% PDB.

Bahkan, negara juga mempunyai cadangan anggaran yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya pada tahun 2023, cadangan APBN sebesar Rp 100 triliun digunakan untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui pasar dan menjaga profitabilitas SBN pada tingkat yang aman. Meski pertumbuhan masih terpantau, SBN masih mendapat dukungan yang baik. 

Oleh karena itu, lanjutnya mengenai program presiden dan wakil presiden (Wapres) terpilih periode 2024-2029, pemerintah saat ini akan terus melakukan koordinasi dalam pengelolaan APBN ke depan. 

“Sampai saat ini kami telah berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk mendapatkan gambaran kebutuhan anggaran program dan mekanisme pelaksanaannya. Nanti akan dibahas dan diumumkan oleh tim pemerintahan baru, tapi karena sudah dibahas dan persiapan APBN, maka kita mulai perhitungannya sekarang, ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan kepada Prabowo untuk menjaga APBN pada posisi aman di bawah kepemimpinannya ke depan. Kita berharap defisitnya masih di bawah batas yang ditetapkan yakni 3% terhadap PDB. 

Pesannya, APBN perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh karena merupakan instrumen penting bagi pemerintah dan penting untuk keberlanjutan serta komitmen menjaga defisit di angka 3% sekaligus menjaga utang terhadap PDB pada tingkat yang terjangkau dan wajar. “Kami akan terus berkomunikasi agar ini bisa menjadi landasan stabilitas pemerintahan baru ini,” kata Sri Mulyani.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel