Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menyatakan ada kemungkinan penutupan toko dan penghentian distribusi jika pemerintah mengenakan tarif 200% pada barang impor.

Misalnya kalau dinaikkan 200% dan seterusnya, akhir tahun kita bisa menutup toko, mengurangi tenaga kerja, dan sebagainya, kata Haryanto Pratantara, Sekjen Hippindo, dalam jumpa pers di Sarinah. pada hari Jumat. “. (5/7/2024).

Ia mengatakan, sektor ritel sudah berada dalam situasi sulit setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan ini mempersulit impor formal untuk memasok barang karena adanya kuota impor.

“Bagaimana kita bisa hidup dengan segala kesulitan?” “Pertama, tambahan tarif impor bisa menjadi lebih mahal. Kedua, sudah mahal dan sulit mendapatkan kuota impor.” 

Menurutnya, hal sebaliknya akan terjadi. Sebab, pemerintah juga merugi akibat menurunnya penerimaan pajak dan pajak impor. 

Ia meyakini peningkatan impor akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar permasalahannya.

“Sekarang kalau kita mau menaikkan pajak impor 1000%, masalahnya impor ilegal,” katanya. “Tidak ada efek samping, lebih sulit bagi mereka yang punya usaha formal.”

Hippindo Hasan Aula, Deputi I Bidang Perdagangan Dalam Negeri, menambahkan, pemerintah melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 mewajibkan beberapa produk impor, termasuk merek ternama global, untuk mengajukan permohonan persetujuan impor (PI).

Selain itu, pemerintah menetapkan kuota impor untuk mencegah importir memasok barang ke dalam negeri tanpa mengkhawatirkan produk tertentu.

“Misalnya mereka mengajukan 10.000 atau 50.000, mereka hanya mendapat 20 persen, itu sangat sedikit,” kata Hasan.

Jika pemerintah memberlakukan pajak impor resmi sebesar 200% dengan seluruh pajak yang harus dibayar oleh pengecer, kecil kemungkinan beberapa toko akan tutup, ekspansi ritel akan terhenti, dan pusat perbelanjaan akan ditinggalkan karena banyaknya barang. .

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja sendiri mengatakan telah merevisi target jabatannya pada tahun 2024. Sebaliknya, mereka menetapkan target agar tingkat hunian kembali ke periode sebelum epidemi, dengan rata-rata nasional sebesar 90%.

Dia berharap kita bisa mencapai 80% pada akhir tahun ini.

Alphonzus optimistis tingkat okupansi akan tetap di angka 80% pada awal tahun 2025 jika kondisi terus berlanjut. Mengingat beberapa retailer telah menutup sebagian tokonya.

“Itu harus segera diatasi. “Saya kira kekhawatiran ini, jika dibiarkan, akan mengancam ritel,” ujarnya.

Rencananya, pihak pengecer dijadwalkan bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan, dengan harapan Ketum PAN bisa memahami akar permasalahan proliferasi tersebut. Dari produk impor.  Dengan begitu, peraturan yang dikeluarkan pemerintah bisa berdampak pada permasalahan tersebut.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel