Business.com, JAKARTA – Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berharap permasalahan di organisasinya bisa segera teratasi setelah banyak pelaku usaha dan pekerja menyampaikan harapannya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Tidhaswara K Harjono mengatakan, Arsjad Rasjid yang disampaikan Ketua Kadin Indonesia periode 2021-2026 benar. Hukum

Dalam jumpa pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024), Dhanis mengatakan, “Tentu ada komunikasi dan kita akan melihat perkembangannya, tapi sampai saat ini belum ada kemajuan.” .

Dhanis mengatakan, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi antara Komite Perdagangan dan Industri Indonesia, mengingat kekuasaannya yang luar biasa di berbagai sektor.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia merupakan organisasi yang berperan sebagai kamar dagang dan pegawai pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Ia mengatakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslab Kadin yang digelar pada 14 September 2024 digelar tanpa sepengetahuan Kadin Indonesia dari Pengurus Kadin.

Ia tidak diundang sehingga tidak hadir dalam diskusi. Sebaliknya, ia mengatakan tujuan utama pertemuan nasional tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

“Tapi tanggung jawabnya apa, tidak ada suratnya. “Jadi kami tidak menginginkannya,” katanya. 

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Farli Ganindato mengakui posisi KADIN di Indonesia kurang baik.

“Hal-hal seperti ini harus kita hadapi,” katanya.

Meski demikian, Farley menegaskan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid kuat dan aktif. Oleh karena itu pihaknya akan segera meluncurkan white paper pembangunan ekonomi untuk membantu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Berdasarkan pemberitaan awal, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (INAPLAS) Indonesia berharap dualitas di bawah kepemimpinan Kadin bisa diselesaikan secepatnya.

Mengingat organisasi ini mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola pekerjaan rumah tangga, Fajar Budyono yang merupakan ketua INAPLAS berpendapat permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya.  

“Ini persoalan internal Kadin, mudah-mudahan segera terselesaikan, karena Kadin akan membantu dunia industri.”

Harapan serupa juga diberikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI Andy Gani khawatir hal ini bisa berdampak pada perundingan upah minimum 2025 jika permasalahan internal Kadin tidak segera diselesaikan.

Saya sangat khawatir dengan Munas karena terkait dengan besaran upah minimum ke depan, kata Andy usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17). /9/2024)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel