Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Pangan mengungkapkan pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar yakni Rp139,4 triliun pada tahun 2025 untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2028-2029.
Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, anggaran besar ini disalurkan ke masing-masing departemen yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Pangan, yaitu: Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kementerian/lembaga lainnya. institusi.
“Terlihat anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025 cukup besar, totalnya mencapai 139,4 triliun rupiah, namun tersebar,” kata Zulhas usai rapat koordinasi sektor pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu. (30/10/2018).
Zulhas mengatakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang salah satunya diperuntukkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, sebesar 44 triliun rupiah menjadi milik BUMN Pupuk Indonesia Holding Company.
“Oke, [anggarannya] 44 triliun rupiah pasti BUMN. Pupuk ada tempatnya di BUMN,” ujarnya.
Anggaran ketahanan pangan lainnya juga dialokasikan untuk penelitian benih di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara rinci anggaran yang akan diterima BRIN.
Selain itu, Zulhas mengatakan ketahanan pangan untuk swasembada pangan tahun 2028-2029 juga telah mengalokasikan anggaran melalui dana negara sebesar Rp16,25 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Zulhas mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan upaya mencapai swasembada pangan.
“Harus benar-benar terintegrasi, fokus, sehingga kita benar-benar bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai yaitu swasembada pangan,” jelasnya.
Selain itu, Zulhas mengatakan anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir Rp 20 triliun. “Ada juga [anggaran] yang masuk ke [pemerintah] daerah, ada lebih dari 19 triliun rupiah, selain dana negara, ada hampir 20 triliun rupiah,” imbuhnya.
Rakor Bidang Pangan juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA