Bisnis.com, JAKARTA – Pemadaman sementara Pusat Data Nasional (PDNS) 2 memasuki minggu kelima. Hingga 20 Juni 2024, PDNS 2 Surabaya belum pulih sepenuhnya.
Sementara itu, beberapa fakta baru muncul pada pekan lalu, diawali dengan pembatalan lelang proyek Ibu Kota Negara (IKN) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiad dan CEO Aptics yang baru. Hokky Situngkir menilai NeutraDC dapat mempercepat pemulihan.
Budi Arie Setiadi menguasai Neutra DC, data center yang dikelola Telkomsigma di Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut turut serta General Manager Budiga Aptika Hokky Situngkir, Menteri Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Daniel Hutagalung, Menteri Komunikasi dan Informatika Sugiharto serta Badan Penyelenggara Informasi Negara (LAIP). ) Disutradarai oleh Aris Kurniawan.
“Kami mengunjungi Neutra DC di Sentul hari ini untuk memastikan proses migrasi dan arus berjalan maksimal sehingga proses pemulihan layanan digital dapat terlaksana dengan baik dan aman,” kata Budi, Kamis (15/07/2024).
Budi menegaskan, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pemulihan seluruh kementerian, lembaga, dan layanan pemerintah daerah. Proses penyembuhannya tetap mengikuti prinsip ketelitian dan kehati-hatian.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan strategi dekripsi untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkena dampak. Akibatnya, beberapa layanan dipulihkan dengan jumlah yang tidak diungkapkan.
“Beberapa layanan pemerintah secara bertahap dipulihkan dengan metode dekripsi atau membuka kunci data yang dikunci oleh peretas,” kata Budi.
Sebelumnya, Menkominfo mengunjungi PDNS 2 yang dioperasikan Telkomsigma di Surabaya pada 16 Juli 2024 untuk memastikan serangan Brain-Chipping Ransomware merupakan cara terbaik.
Keesokan harinya, Menteri Budi Arie Banten melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pusat data sementara PDNS 2 di Tangsel. Kemudian, pada 19 Juli 2024, Menkominfo mengunjungi pusat operasi pengamanan PDNS 1 yang dikelola Lintasarta.
Beberapa kegiatan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari kegiatan pemantauan atau pengendalian yang bertujuan untuk memperbarui infrastruktur penyediaan layanan digital nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini mengungkapkan, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 berdampak pada proses lelang nasional Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). proyek strategis (PSN).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen) Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkapkan, peretasan PDN berdampak pada sedikitnya 10% proyek yang terjual dalam lelang.
“Tapi yang jelas [pembajakan PDN] berdampak signifikan, terutama dalam proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi [TKK]. Jadi berdampak signifikan pada proses pengadaan kita,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR pada Senin (23/7/2024) “Efeknya juga kecil,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, Abdul Muis menjelaskan pihaknya kemudian memindahkan proses lelang IKN secara manual ke proyek PSN.
Hal ini dilakukan untuk memastikan target pembangunan proyek-proyek tersebut terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan. Sayangnya, Abdul Muis tidak merinci secara spesifik proyek mana saja yang terkena dampak peretasan PDN.
Namun, Abdul Muis menegaskan, permasalahan tersebut kini telah teratasi dengan baik sehingga pembangunan proyek PSN IKN yang baru memasuki tahap pengadaan diperkirakan tidak akan tertunda.
“[Lelang PSN terdampak] dan keadaan ini juga terjadi di IKN, jadi karena ada kendala proses di PDN maka sistem yang kami gunakan sebagai sistem informasi pendukung kembali ke manual. kembali ke manual jika tidak maka waktu akan habis dan hal ini akan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur IKN,” tutupnya.
PDNS 2 sebelumnya mengalami pemadaman akibat serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024. Namun, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan, serangan ransomware tersebut sudah terdeteksi sejak 17 Juni 2024 pukul 23:00: 15 WIB.
Saat itu, timnya mencoba menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas jahat tersebut.
“Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00:54 WIB mulai terjadi aktivitas jahat, antara lain mengunggah file berbahaya, menghapus file penting sistem, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan,” kata Ariandi.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel