Bisnis.com, Jakarta – PT Palapa Timur Telematika selaku operator Palapa Ring Timur menilai mahalnya biaya penggelaran jaringan di wilayah timur Indonesia menjadi kendala utama distribusi Internet.

Presiden terpilih Prabowo Subiano diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan insentif atau membangun infrastruktur pendukung seperti palapa ring dan tiang penghubung pelanggan atau jaringan backhaul. 

Eddy Sihan, Direktur Operasi Palpa Ring Timur, mengatakan topografi curam di Indonesia bagian timur berarti biaya penempatan akan meningkat. 

Misalnya, jika di wilayah perkotaan hanya membutuhkan truk dan kendaraan roda empat untuk mengangkut peralatan telekomunikasi, maka di wilayah timur memerlukan helikopter yang biayanya dihitung berdasarkan jam penggunaan, bukan berdasarkan rencana perjalanan. 

Keadaan ini menjadi permasalahan karena seringkali helikopter yang membawa infrastruktur telekomunikasi tidak mencapai titik yang diinginkan karena faktor cuaca, sedangkan pihak persewaan masih harus mengeluarkan biaya bahan bakar dan biaya pengemudi helikopter. 

Selain biaya penerapan yang mahal, biaya sewa Palapa Ring juga akan semakin mahal sehingga berdampak pada Penyedia Layanan Internet (ISP) dan masyarakat sebagai pengguna akhir.  

“Jadi sulit untuk melompat dari 82% penetrasi internet di daerah tertinggal menjadi 85% saat ini. Siapa yang mau judulnya? Perlu ada peran pemerintah,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024). ). kata Eddie kepada Bisnis, Senin (7/10/2024). 

Sekadar informasi, Palpa Ring Timur mencakup 35 kabupaten/kota yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. 

Panjang kabel serat optik proyek ini sekitar 8.454 km dengan nilai proyek Rp5,1 triliun.

ED menambahkan, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memotong pajak atau menyediakan infrastruktur pendukung bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menggelar infrastruktur di Indonesia bagian timur. 

Infrastruktur dapat berupa jaringan akses atau tiang-tiang yang siap pakai. Pemerintah juga perlu menyadarkan masyarakat lokal akan pentingnya infrastruktur telekomunikasi untuk mencegah kegiatan yang merusak. 

Infrastruktur yang ada di daerah tertinggal akan menjadi daya tarik bagi ISP, sehingga penambahan ISP akan mempengaruhi pemerataan akses Internet. 

“Harus ada insentif dari pemerintah. Apakah tidak pajak atau mungkin bangunan milik pemerintah, sehingga semua operator bisa bermain di sana,” kata Eddy.

Eddy mengatakan, sejak awal pembangunan Palpa Ring Timur, pihak perusahaan merasa sangat terbebani dengan perizinan. 

Palapa Telematika Timur harus mengunjungi beberapa kementerian dan dilempar ke sana kemari sehingga butuh waktu 1 tahun untuk pengurusan izinnya. 

Menurut Eddy, permasalahan seperti ini tidak boleh terulang kembali. Presiden terpilih Prabowo Subiano diminta turun tangan dengan melakukan harmonisasi izin penempatan SKKL. 

“Kita butuh waktu 1 tahun untuk izin, mulai dari izin KLHK, Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Butuh waktu lama untuk membuat izin dan harus dievaluasi karena bertumpuk. Sedangkan pemerintah Memang baru, penting untuk berhenti sejenak soal perizinan, “Banyak kementerian terkait yang terlibat dalam koneksi internet ini,” kata Eddy.  

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel