Business.com, Jakarta – Manajemen Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja (PMO) mengungkapkan kelanjutan Program Kartu Prakerja masih menunggu keputusan dari pemerintahan baru pimpinan Pravo Subianto.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denny Pushpa Purbasari mengatakan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabo Subianto dan Gibran Rakabuming akan mengumumkan nasib program Jokowi. Ia juga tidak mengetahui apakah ada perubahan di masa depan terhadap rencana program tersebut.

“Saya tidak mau ‘progresif’, terlalu maju, jadi kawan-kawan, tunggu saja apa yang akan disampaikan oleh pemerintahan baru,” kata Denny dalam jumpa pers di Kantor Menko Kementerian sebelum menjabat. Ekonomi, Rabu (10/2/2024). 

Meski demikian, Deni tetap berdiskusi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, program pengembangan keterampilan kerja bagi pencari kerja, pengangguran, dan/atau pekerja yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.

Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susivizono Mogerso dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah saat ini mendorong kelanjutan program prakerja.

Terlebih lagi, perkembangan saat ini membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi jumlah kelas menengah

“Semuanya sangat relevan dan harus sangat positif dalam kaitannya dengan stabilitas kita,” katanya.

Susi berharap pemerintahan baru melanjutkan program yang telah memberikan pelatihan dan manfaat kepada 18,9 juta penerima sejak tahun 2020 hingga akhir tahun 2024.

Sebagai informasi, Keputusan Presiden Program Kartu Prakerja No. 36/2020 tanggal 17 Maret 2020 diangkat menjadi direktur dewan. Hanya sehari setelah kebijakan PSBB, gelombang pertama dibuka pada 11 April 2020 dan menerima 168.000 penerima. 

Karena pandemi Covid-19, pra-kerja merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi negara. Ketika epidemi berakhir, perekrutan lebih awal akan dilaksanakan berdasarkan rencana umum mulai tahun 2023 

Setiap peserta akan mendapatkan tunjangan pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang dapat digunakan untuk mengikuti berbagai kursus pelatihan baik webinar, tatap muka, dan belajar mandiri yang tersedia di ekosistem prakerja.

Sebelumnya, PMO mengungkapkan dalam berita bisnis bahwa mereka saat ini sedang mempersiapkan anggaran pra-kerja untuk tahun 2025, sambil menunggu panduan lebih lanjut dari Komite Ketenagakerjaan.

Kahio Prihadi, Direktur Monitoring dan Evaluasi Prakerja (15/05/2024), menjelaskan, saat ini kami sedang menyiapkan anggaran untuk tahun 2025, namun menunggu arahan tahun 2025 mengenai rencana apa yang akan dilakukan dalam program prakerja. ) 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel