Bisnis.com, JAKARTA – Wacana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memperkuat Bank Syariah Jumbo setelah lembaga keagamaan tersebut mengalihkan tabungan dan instrumen keuangannya dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI kepada bank syariah lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendukung keinginan pengurus serikat pekerja tersebut.

Diane Ediana Ray, CEO Pengawasan Perbankan OJK, mengatakan OJK selalu mendorong dan mendukung meluasnya kehadiran bank syariah. “Hal ini dalam rangka mengembangkan sektor perbankan syariah yang lebih kompetitif dan sehat,” kata Diane melalui balasan tertulis, Senin (15/07/2024).

Diane menjelaskan mengacu pada Peraturan OJK (POJK) no. 16/POJK.03/2022 Pada bank umum syariah, dalam mendirikan bank umum syariah harus memperhatikan kemampuan keuangan pemegang saham yang cukup untuk mendukung permodalan yang kuat dan menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun OJK belum menerima kabar lebih lanjut mengenai aktivitas korporasi Muhammadiyah tersebut. Beredar kabar bahwa Muhammadiyah akan kembali mengambil alih PT Bank KB Bukopin Suriah. “OJK belum menerima surat yang meminta pihaknya mengambil alih KB Bukopin Suriah,” kata Diane.

Menurut dia, aksi korporasi termasuk akuisisi merupakan kewenangan pemegang saham pengendali berdasarkan kesepakatan para pihak, serta pertimbangan komersial manajemen bank.

Ketua PP Mohammadiyya Anwar Abbas mengatakan, wacana antara anggota dan pimpinan Muhammadiyya semakin berkembang untuk perkembangan Bank Muhammadiyya. Keinginan adanya bank syariah di bawah naungan Muhammadiyah sudah ada sejak lama.

“Ini bukan konsep atau ide baru, tapi ide lama,” kata Anwar kepada Bisnis beberapa waktu lalu (7/3/2024).

Muhammadiyah sendiri memiliki bank umum pada tahun 2002 yaitu Bank Persiariktan Indonesia (BPI). Namun keadaan bank tersebut semakin memburuk seiring perkembangannya hingga diakuisisi oleh Bank Bukopin. Bank tersebut sekarang menjadi Bank KB Bukopin Suriah. 

Menurut Anwar, Muhammadiyah saat ini terus berkontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, Muhammadiyah banyak membangun BPR [Bank Keuangan Rakyat] yang kini telah diubah menjadi BPR Syariah,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadiyah tidak bisa membangun kembali bank umum seperti yang dilakukannya bersama BPI pada tahun 2002. “Tetapi pemikiran ke arah ini [memiliki bank umum] sudah ada sejak lama,” kata Anwar.

Sumber daya dari BSI

Gugatan pengembalian bank syariah di bawah naungan Muhammadiyah muncul ketika dana Muhammadiyah dialihkan dari BSI ke bank syariah lain.

30 Mei 2024 Surat PP Mohammadiyya perihal konsolidasi keuangan di lingkungan Badan Amal Muhammadiyya (AUM). Surat tersebut berisi permintaan rasionalisasi Dana Simpanan dan Pembiayaan BSI kepada bank syariah lain seperti Bank KB. Bukopin Suriah, PT Bank Mega Suriah, PT Bank Muamalat Indonesia TBK. dan lain-lain.

Anwar mengatakan, komitmen kuat PP Muhammadiyah dalam mendukung perbankan syariah melatarbelakangi usulan transfer uang dari BSI. Oleh karena itu, partai merasionalisasi dan mengkonsolidasikan masalah keuangannya. 

“[Melakukan hal ini] dapat turut mendorong persaingan yang sehat antar bank syariah yang ada di lingkungan Muhammadiyah, apalagi jika dunia perbankan syariah dikaitkan dengan Muhammadiyah,” ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu (05/06/2024). ). 

Muhammadiyah juga mulai mengalihkan dana dari BSI sesuai instruksi yang diberikan dalam surat edaran. Berdasarkan laporan dunia usaha, misalnya, Pengurus Daerah Muhammadiyah (PWM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara bertahap mulai menyalurkan dana AUM.

PWM Jabar juga telah menggelar rapat pleno terkait kepatuhan terhadap instruksi PP Muhammadiyah untuk mentransfer dana dari BSI ke bank syariah lain.

Sementara itu, sebagai langkah terakhir, PP Mohammadiyya juga menandatangani nota kesepahaman dengan Pt. Bank BCA Suriah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua PP Muhammadiyah Heather Nashir mengatakan, MoU ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup banyak orang. Menurutnya, konsep peningkatan kualitas hidup masyarakat seringkali terabaikan.

Ia pun berpesan kepada perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk memperhatikan hal tersebut. “Sifat dan eksistensi perbankan perlu dibenahi kembali agar ekspansinya dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu (02/07/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel