Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah disebut akan memanfaatkan lahan terlantar seluas 564,95 hektare untuk mendukung program Kementerian Migrasi.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusroon Wahid telah meminta Menteri Migrasi M. Berkoordinasi dengan Iftitah Suleman Suryanagara. . . 

Dalam penjelasannya, Menteri ATR/BPN Nusroon Wahid mengatakan lahan yang sudah ditandai terlantar seluas 564,95 hektare berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya migrasi.

“Dengan adanya program pemukiman kembali, maka tanah-tanah terlantar tersebut nantinya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bermanfaat bagi bangsa dan kepentingan negara,” kata Nusron dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (14/11/2024).

Ia menambahkan, jika rencana tersebut berjalan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Menteri Migrasi Iftitah Suleiman menjelaskan kerja sama ini dapat mendongkrak program migrasi secara signifikan, salah satunya di wilayah Papua. 

Ia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia. 

“Tanpa rencana tata ruang yang ditetapkan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN, tidak mungkin penempatan irigasi tanpa lahan. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan kawasan yang membawa nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan negara, ” jelasnya.

Sebelumnya, Iftitah mengatakan pemerintah telah menyiapkan 121 Kepala Keluarga (KK) untuk Kabupaten Poso pada tahun ini.

Ditegaskannya, proses migrasi akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2024 atau tepatnya pada November 2024. 

“Saya punya data sebelumnya, kemungkinan paling dekat November,” kata Iftitah saat ditemui Kementerian Migrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel