Bisnis.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengakui masih banyak daerah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi.
Hal itu disampaikan Airlanga saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (11/07/2024).
Ia mengatakan, meskipun banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, hal ini sering kali tidak dibarengi dengan pemerataan kekayaan dan rendahnya tingkat kemiskinan.
“PDB [produk domestik regional bruto] yang tinggi ini tidak dibarengi dengan tingkat kemiskinan, rasio Gini, dan tentu saja [rendah] pengangguran,” kata Airlanga, yang disiarkan di kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (11/07). . /2024).
Terkait hal tersebut, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah membagi kinerja perekonomian daerah dalam empat kategori. Pertama, provinsi dengan angka kemiskinan rendah dan rasio Gini rendah.
Misalnya, Kalimantan Timur memiliki BRDP per kapita sebesar US$14.160 pada tahun 2023. PRDB yang tinggi ini dibarengi dengan rendahnya angka kemiskinan (5,78%) dan rendahnya rasio Gini (0,32).
Kedua, provinsi dengan angka kemiskinan rendah namun rasio Gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita sebesar USD 21.172 pada tahun 2023.
PRDB yang tinggi ini dibarengi dengan rendahnya angka kemiskinan (4,3%). Namun rasio Gini-nya tinggi (0,42).
“Kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangat besar. Menurunkan Gini Ratio adalah pekerjaan rumah para pemimpin daerah,” jelas Airlanga.
Ketiga, negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi namun rasio Gini rendah. Contohnya adalah Sulawesi Tengah yang memiliki BRDP per kapita sebesar US$7.381 pada tahun 2023.
PRDB yang berada di atas rata-rata tersebut tidak dibarengi dengan rendahnya angka kemiskinan yang masih tinggi (11,77%). Namun rasio Gini-nya rendah (0,30).
Keempat, negara-negara dengan kemiskinan tinggi dan rasio Gini tinggi. Airlanga menegaskan, kategori keempat ini sebaiknya dihindari.
Misalnya, Papua Barat memiliki PRDB per kapita sebesar US$7.094 pada tahun 2023. PRDB tidak di atas rata-rata dengan angka kemiskinan rendah atau masih tinggi (21,66%) dan rasio Gini rendah atau masih tinggi (0,39).
“Dengan indikator ini, pemerintah bisa mendorong pembangunan di daerah, dan kita bisa memberikan insentif bagi daerah agar setiap orang memiliki industri atau sektor yang lebih baik,” pungkas Airlanga.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel