Bisnis.com, Jakarta – Sebanyak 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat untuk menggarap kebijakan pajak miliarder pada pertemuan di Brasil.

Pajak jutawan adalah istilah yang mengacu pada pajak yang tinggi dan terus bertambah yang dikenakan pada individu kaya. =

Beberapa tujuan pajak miliarder adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dan mendorong orang kaya untuk menginvestasikan uangnya atau menggunakannya untuk kegiatan ekonomi produktif.

Mengutip akun Instagram @citaresearch.id, Sabtu (10/8/2024), ekonom asal Prancis Gabriel Zucman mengusulkan penyesuaian pajak minimum yang efektif bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi.

Di beberapa negara, miliarder masih belum dikenakan pajak secara adil. Tarif pajak yang efektif membingungkan kelompok berpendapatan tinggi seperti Italia, Belanda dan Perancis. 

Selain itu, Alat Pajak Penghasilan (PPh) dinilai gagal memungut pajak bagi orang kaya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) di Belanda hanya 0%.

Zucman mengatakan, masyarakat super kaya menghindari PPh OP dengan dua cara. Pertama, ia tidak memberikan dividen dan keuntungan modal yang diketahui. Kedua, melalui kendaraan yang disebut perusahaan pemilik barang pribadi.

Pajak khusus bagi para jutawan ini juga diperlukan karena keterbatasan alat pajak properti. Menurut Zucman, pembatasan tersebut muncul dari asas eksklusi.

Menurutnya, tarif pajak modal bagi para miliarder sangat rendah, berkisar antara 0% hingga 0,6%, bahkan di negara seperti Norwegia dan Prancis yang menerapkan pajak properti.

Sementara itu, dalam usulannya, Zucman mengatakan pajak khusus ditawarkan untuk memastikan para jutawan membayar pajak secara efektif minimal 2% dari asetnya. Ruang lingkup penghitungan pajak minimum adalah pajak penghasilan orang pribadi, pajak bumi dan bangunan, dan pajak ekonomi lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dia mengatakan pajak minimum tidak boleh dianggap sebagai pajak properti. Menurut dia, pajak minimum dipandang sebagai alat untuk memperkuat perlengkapan PPh.

Zucman menambahkan, pajak minimum merupakan alat terbaik untuk meningkatkan efisiensi pajak bagi orang kaya. Terlepas dari strategi penghindaran pajak yang digunakan, ada jumlah minimum yang harus dibayar oleh kelompok tersebut.

Secara teknis, pajak minimum adalah pajak penghasilan yang diasumsikan. Sistem perpajakan yang ada saat ini tidak mampu menyerap pendapatan perekonomian, sehingga sistem perpajakan yang ada saat ini menjadi tidak adil. 

Sedangkan berdasarkan usulan tersebut, penerapan skenario basis pajak bagi kelompok terkaya akan menghasilkan pendapatan sebesar $200 hingga $250 miliar per tahun. Namun, jika pajak ini diperluas tidak hanya kepada mereka yang berpenghasilan lebih dari $1 miliar, tetapi juga kepada kelompok pendapatan $100 juta hingga $1 miliar, pendapatan yang diperoleh akan lebih tinggi.

Zucman, sementara itu, mengatakan ada kendala dalam penerapan pajak terhadap orang kaya. Penilaian real estat adalah satu hal yang harus diperhatikan ketika membayar pajak ini. 

Dalam usulannya, Zuckman menggunakan aset sebagai acuan untuk menghitung pajak minimum, sehingga penilaian aset menjadi penting. Ada kebutuhan untuk memperkuat dan memfasilitasi penilaian aset, seperti penerapan pajak minimum global, yang memfasilitasi definisi pendapatan/kerugian GloBE atau cakupan pajak yang direvisi.

Penilaian aset ini juga harus mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang belum go public, seperti penggunaan nilai pasar dari rasio penjualan untuk jenis perusahaan tersebut.

Hal kedua yang harus diwaspadai adalah upaya menyembunyikan kekayaan. Menurutnya, hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan data FATCA dan CRS yang terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak.

Namun, ia yakin ada kebutuhan untuk memperkuat FATCA dan CRS tidak hanya pada aset keuangan tetapi juga aset non-keuangan seperti real estat, seni, dan lainnya.

Selain itu, pajak khusus ini harus dibayarkan kepada penerima manfaat (BO). Menurutnya, solusi identifikasi BO ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, menambahkan data BO dari satu negara ke negara lain melalui laporan negara dari perusahaan multinasional.

Kedua, pelaporan mandiri diperlukan bagi sekelompok orang kaya. Templat laporan ini dapat diterapkan pada laporan negara perusahaan internasional. Data ini kemudian dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain.

Kualitas data ini kemudian harus dijamin melalui sumber-sumber lokal atau otoritas keuangan, informasi antar-peradilan, laporan negara dan sumber-sumber relevan lainnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel