Bisnis.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) jelas melihat adanya permasalahan serius pada sektor komoditas beras nasional.

Wakil Ketua III KSP Eddy Priono mengakui produksi beras dalam negeri sedang menghadapi situasi kritis. Produksi beras pada Januari-April 2024 mencapai 10,27 juta ton, turun sekitar 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebesar 12,98 juta ton.

“Ini penurunannya besar, artinya surplus Januari-April turun menjadi 0,67 juta ton dari tahun lalu 2,82 juta ton. Mungkin bulan depan kita akan mulai defisit,” ujarnya. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (24/6/2013).

Ia menjelaskan, penurunan produksi padi tahun ini tidak lepas dari berkurangnya luas tanam padi. Pada periode Januari hingga April 2023, tingkat panen padi tercatat sebesar 4,2 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun ini yang hanya 3,5 juta ton.

Dijelaskannya: Ada penurunan [luas budidaya] sebesar 0,7 juta hektar, penurunan yang sangat besar, karena terjadi hanya dalam satu tahun.

Eddy mengatakan, di sisi lain, kondisi perberasan nasional semakin terpuruk akibat berkurangnya jumlah petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat 28,4 juta keluarga petani di seluruh tanah air. Jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 33,1 juta rumah tangga petani.

Jadi kita lihat ada persoalan serius di sini. KSP sudah melayangkan memo ke Presiden, ujarnya.

Harga beras juga diperkirakan akan kembali berfluktuasi dalam waktu dekat. Eddy mengatakan, temuannya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) membuat para pedagang skeptis terhadap kenaikan harga beras dalam beberapa bulan mendatang.

Oleh karena itu, Eddy mengusulkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan beras dalam jangka panjang. Memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan, dan waduk dengan mengurangi laju konversi lahan produktif melalui pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis. Eddy mengatakan menjaga kelestarian lahan produktif lebih mudah dibandingkan membuat sawah baru.

“Sepertinya kita sepakat bahwa kita tidak hanya perlu menjadi petugas pemadam kebakaran yang melakukan upaya respons dari bawah ke atas, namun kita perlu mengatasinya lebih banyak lagi dari atas,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada Kamis (20/6/2024), Kementerian Pertanian (Kimtan) mengajukan tambahan anggaran belanja tahun 2025 hingga Rp 51,6 triliun, dimana 1 juta hektare diantaranya akan tercakup dalam program tersebut. Nantinya akan digunakan untuk sawah ala Prabowo.

Sementara itu, batasan indeks Kementerian Pertanian tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp8,06 triliun dinilai terlalu rendah. Terkait kondisi pagu anggaran minimum, Menteri Pertanian Imran Suleiman juga mengusulkan dana sebesar $51,6 triliun untuk pemerintah, yang meliputi $26,64 triliun untuk program Kementerian Pertanian dan $25 triliun lagi untuk Rp. Dukung rencana Prabowo membuat 1 juta hektar sawah yang diberi nama Asta Cita.

Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp59,7 triliun, kata Imran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Kamis (20/6/2024).

Imran dalam sambutannya mengatakan, pihaknya telah menyiapkan empat rencana kerja pada tahun mendatang, yang meliputi rencana ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. program nilai tambah dan persaingan industri; program pendidikan profesional; dan program dukungan manajemen

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel