Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenekar) belum menerima laporan resmi mengenai PHK yang menimpa ribuan karyawan KFC Indonesia.

Terkait pemecatan KFC, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan, kata Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri kepada Bisnis, Rabu (13). /11/2024).

Lebih lanjut, Indah mengatakan tanggung jawab pelaporan PHK tidak diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa berada di bawah yurisdiksi regional.

KFC Indonesia akan menutup 47 gerai pada September 2024 setelah melaporkan rugi bersih sebesar Rp 557,08 miliar pada kuartal III 2024, menurut catatan bisnis.

Menurut laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk. (Segera), terungkap perseroan saat ini mengoperasikan 715 gerai restoran pada 30 September 2024, naik dari sebelumnya 762 gerai pada 31 Desember 2023.

Penutupan toko meningkatkan inefisiensi karyawan. Tercatat 2.274 orang dipulangkan. Saat ini terdapat 13.715 karyawan per 30 September 2024, naik dari 15.989 karyawan per 31 Desember 2023.

Hingga kuartal III tahun 2024, pendapatan operasional KFC Indonesia mencapai Rp3,58 triliun atau turun 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan terbesar disebabkan oleh penjualan makanan dan minuman yang turun 22,39 persen menjadi Rp3,57 triliun pada kuartal III 2024 dari Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Manajemen FAST mengatakan penurunan pendapatan merupakan dampak jangka panjang dari pemulihan grup pasca pandemi COVID-19, dengan penjualan yang tidak mencapai tingkat yang diharapkan dan kondisi pasar yang memburuk akibat konflik Timur Tengah.

“Kedua permasalahan tersebut berdampak negatif terhadap kinerja perseroan selama sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024,” kata manajemen FAST dalam laporan keuangan yang dikutip, Kamis (7/11/2024).

Untuk merespons dan mengelola dampak buruk kondisi bisnis Perseroan, manajemen FAST mengidentifikasi enam tindakan strategis. Pertama, menerapkan pemotongan biaya, menunda beberapa belanja modal atau proyek yang tidak penting dan memprioritaskan pengeluaran penting untuk mempertahankan operasional. 

Kedua, penggunaan restoran secara efisien untuk mengurangi biaya tetap dan mencapai skala ekonomi. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan kreditur sehingga memungkinkan kelompok untuk tetap memanfaatkan fasilitas yang ada. Keempat, menerapkan pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien.

Kelima, menerapkan strategi arus kas yang lebih baik dengan meningkatkan manajemen inventaris dan menemukan opsi pembiayaan yang fleksibel. Keenam, jika diperlukan, manajemen dapat melepaskan beberapa aset non-inti atau aset yang kinerjanya buruk untuk memenuhi kewajiban keuangan darurat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel