Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP Komisi V DPRI RI, Lazarus menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun program rumah 3 juta yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Lazarus mengatakan kepada Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut sebesar Rp750 triliun. 

“Sebagai perbandingan, jika kita menggunakan harga satuan anggaran lama yang kita keluarkan untuk sektor real estate dalam 5 tahun terakhir, kita hanya mengeluarkan Rp 119 triliun untuk 2,17 juta rumah. Jadi kalau ada 3 juta rumah, kita perlu Rp 750 miliar,” kata Lazarus, Senin (11/4/2024) saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat.

Lazarus kemudian menyoroti kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, Lazarus juga menanyakan berapa sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.

Kalaupun kita mendapat bantuan dari pihak swasta, tambah Lazarus, hal itu akan sulit tercapai. Selanjutnya, sektor swasta akan melakukan pendekatan secara terukur dan mempertimbangkan perkiraan yang tinggi.

“Semuanya sudah ada perhitungannya. Oleh karena itu, terkait hal ini, manajemen kami dan seluruh anggota menunggu proyek tentang 3 juta rumah ini, skenario, pembiayaan, dan lain-lain untuk dibahas lebih lanjut,” tegas Lazarus. 

Seperti diketahui, proyek perumahan 3 juta ini masuk dalam salah satu program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkannya, Ara mempercepat penyelesaian proyek tersebut dan melakukan peletakan batu pertama pada Jumat (11/1/2024).

Landasan pembangunan perumahan gratis yang termasuk dalam program 3 juta rumah ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan menggandeng pelaku usaha swasta yaitu Agung Sedayu Group yang melalui konglomerat Sugianto Kusuma o Aguan dan PT Bumi Samboro Sukses.

Melalui kerja sama ini, pemerintah dan swasta akan membangun 250 unit rumah di atas tanah seluas 2,5 hektar (Ha) tipe 60/36 yang akan diperuntukkan bagi MBR yang belum memiliki rumah dengan berbagai kategori, seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga akan diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk generasi milenial yang bergaji rendah, serta masyarakat kecil yang berpenghasilan tidak tetap.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel