Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut akan banyak kemajuan dalam undang-undang perindustrian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai tidak mampu melanjutkan upaya pemulihan industri.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi mengatakan beberapa kebijakan yang dimaksud adalah harga bahan bakar spesifik (HGBT), pembatasan perdagangan berupa Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Tindakan Pengamanan Impor. (BMTP), dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Oleh karena itu, beberapa contoh kebijakan yang sedang kita kerjakan seperti contoh HGBT yang ditugaskan pada 7 sektor, dan sektor lain juga menggunakan gas bumi sebagai energi dan sumber daya, khususnya di kawasan industri, kata Andi di Bisnis Indonesia. Konferensi. : Warisan Sedasawarsa dan Harapan Masa Depan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Andi, HGBT saat ini berdampak pada 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Saat ini dalam Program Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) terdapat 10 sektor yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, Andi mencontohkan kebijakan perusahaan aktif yang sebaiknya dilanjutkan seperti BMAD dan BMTP. Sebab, banyak negara yang mengimpor sampah dan mengisi pasar dalam negeri.

“Mereka tidak akan berhenti melakukan dumping, kita sebagai negara pengekspor berharap akan ada waktu untuk menghentikan dumping, langkah-langkah keselamatan, akan ada waktu untuk tidak disia-siakan, jika mereka keluar di kemudian hari, kita akan tetap menggunakan prinsip BMAD. , ” jelasnya. 

Selain itu, masih banyak barang ilegal yang beredar di pasar lokal, seperti pakaian bekas. Untuk itu, pemberantasan produk ilegal harus diselesaikan untuk melindungi industri dalam negeri. 

Soal produk ilegal, kami bingung kenapa mudah sekali menemukan barang dari negara lain di pasaran padahal secara undang-undang tidak bisa masuk, hanya baju baru yang boleh masuk, ujarnya. 

Andi juga mengatakan, dengan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode, posisi Indonesia dari sisi manufaktur, kontribusi manufaktur terhadap PDB, dan PMI manufaktur dinilai masih kompetitif dibandingkan negara lain. 

Menurut data Bank Dunia, secara umum terdapat kecenderungan penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi PDB industri manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,67%. 

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kontribusi PDB dunia sebesar 15,35% dan lebih tinggi dibandingkan India sebesar 12,84%, namun masih lebih rendah dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Namun, Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama 3 bulan terakhir. Pada bulan Juli PMI Juli 49,3, Agustus 48,9, dan September 49,2. 

“Yang menarik dalam 3 bulan terakhir ini order atau pesanan baru meningkat, namun produksi menurun. Kemampuan untuk memiliki hal-hal lain seperti itu, misalnya terkait hak membeli barang dan sebagainya,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA