Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan Early Warning System (EWS) telah menjangkau 1.005 wilayah di Indonesia melalui televisi digital. Sistem ini merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk mendukung distribusi informasi bencana secara dini di negara tersebut.

Direktur Jenderal Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Tony Supriyanto mengatakan televisi digital saat ini sudah bisa mengadopsi sistem EWS. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus memperkenalkan sistem EWS, sehingga televisi digital juga sekaligus menayangkan pengumuman bencana di Indonesia.

“Sistem televisi digital EWS ini telah mencapai cakupan 100% di wilayah kode pos yang terkena dampak di Indonesia, sementara penyedia multipleksing sudah tersedia,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (30/9/2024). . ).

Namun, Wayan menjelaskan, dana hibah yang diberikan pemerintah Jepang tidak terbatas pada program atau aplikasi saja.

Pemerintah Jepang tidak menyediakan peralatan seperti televisi atau perangkat lainnya. Program ini diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Jepang, dan kemudian dilaksanakan oleh infrastruktur multiplexing. 

“Besaran hibahnya terbatas pada permohonan dan tidak bisa digunakan dalam skala besar, ada rencana untuk dikembangkan dalam skala nasional dengan frekuensi,” jelasnya.

Wayan menjelaskan, setiap Multiplexer wajib menyediakan seluruh spesifikasi informasi bencana melalui televisi digital, termasuk peringatan bencana, keamanan, dan standby. Juga, kode pos daerah yang terkena dampak.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri 288 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Informasi Kebencanaan, Termasuk Multiplexing Siaran Televisi Digital Teritorial.

Proses konfigurasi teknis dilakukan di pusat multipleksing sentral dan didistribusikan melalui link ke seluruh penyelenggara multipleksing di Indonesia yang terdiri dari delapan penyelenggara multipleksing antara lain TVRI, Transmedia, Metro TV, MNC, SCM, Viva, NTV dan RTV. katanya.

Nantinya, Wayan menjelaskan, sumber informasi sistem peringatan dini bencana ini akan berasal dari kementerian/lembaga penyedia informasi bencana yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Data tersebut antara lain Badan Meteorologi, Iklim, dan Geofisika (BMKG) yang memberikan informasi gempa dan tsunami. Lalu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta soal banjir di Jakarta.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kebakaran hutan dan lahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DMB), dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk letusan dan aktivitas gunung berapi.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Sistem Informasi Pencegahan Bencana (DPIS), yaitu sistem sosialisasi informasi kebencanaan yang akan dikirimkan kepada seluruh pejabat dan relawan yang terlibat dalam tanggap bencana atau darurat di tingkat pusat/provinsi/lembaga. / tingkat kota.

“Kami juga telah mengarahkan operator multipleks televisi digital sebagai CEO untuk menerapkan EWS mulai 12 September 2024,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA