Bisnis.com, Jakarta – Persatuan Pengusaha dan Industri Indonesia (Kadin) menilai rencana pemerintah menerapkan insentif bebas pajak bagi orang kaya untuk kebijakan kantor keluarga perlu dikaji lebih lanjut. 

Menurut Ketua Kadin Arsjad Rasjid, ide ini merupakan salah satu produk negara seperti Singapura agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. 

“Jangan mengambil semuanya karena pikiran negatif. Dikaji dulu ide ini,” kata Arsjad di Menara Qadin, Senin (15/7/2024). 

Menurut Arsjad, Family Office bisa menjadi produk lebih baik yang juga bisa dibuat di Indonesia. Namun, ia mendorong penelitian mendalam mengenai dampak dan kualitas, serta efektivitasnya di negara tempat pertama kali diterapkan. 

Selain itu, guna mendorong investasi di Indonesia untuk meningkatkan kesempatan kerja, usulan ini patut dipertimbangkan. 

“Jangan tutup kantor keluarga ini, coba-coba, kita lihat dulu, mana yang baik, apa yang tidak buruk, nanti kita tahu” mana yang lebih baik untuk Indonesia, sebaliknya. kalau tidak dilepas, Indonesia yang rugi,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun kantor keluarga di Indonesia. 

Mengutip data Wealth Report, Luhut menyebutkan jumlah orang terkaya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen pada periode 2023-2028. Menurutnya, pertumbuhan jumlah sumber keuangan dunia yang mengalir dari luar negeri diperkirakan juga bisa meningkat.

“Berdasarkan situasi ini, saya melihat peluang bagi Indonesia untuk menarik dana dari kantor keluarga internasional. Menurut perkiraan terbaru, sekitar 11,7 juta dolar dikelola oleh kantor keluarga di dunia. Instagram @luhut.pandjaitan Selasa (2/7). /2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel