Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui pembangunan penambahan jumlah gedung kantor kementerian di Pulau Ibu Kota Negara (IKN) belum dimulai.

Direktur Perumahan Kementerian PUPR (Dirjen) itu menjelaskan, meski jumlah menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto pasti lebih banyak dari itu, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi apa pun.

“Seperti halnya perkantoran, kantor [IKN] masih ditampung. Saat ini belum ada instruksi penambahan jumlah kediaman menteri,” jelasnya dalam pertemuan di kantor Kementerian PUPR, Rabu (16 Oktober 2024). “

Sementara itu, Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 36 rumah menteri di IKN, 29 di antaranya telah selesai dibangun.

Sisanya tujuh rumah kementerian IKN diharapkan selesai pada akhir bulan ini.

“Sekarang tinggal 29 unit dan tinggal tujuh unit. Sebenarnya targetnya akhir bulan ini selesai, karena kemarin ada beberapa perubahan lokasi dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, Ivan memastikan pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan beberapa rumah menteri ke depannya. )

Dalam proyek tersebut, penambahan rumah dinas menteri IKN sebaiknya dilakukan pada zona pengembangan 1B dan 1C. )

“Iya di sana masih ada, itu yang sedang kita bangun sekarang, itu di KIPP WP1 Tahap A, jadi masih banyak lokasinya. Sebenarnya kalau dilihat dari lokasinya mungkin lebih ideal, seperti 1B atau 1C,” tegasnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel