Bisnis.com, Jakarta – Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia lumpuh berhari-hari setelah diserang hacker yang meminta uang tebusan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Bodi Arih Setiadi mengatakan peretas menuntut ganti rugi sebesar US$8 juta.

Kabar tersebut rupanya sampai ke telinga beberapa media asing, antara lain Reuters, TechExplorer, dan lainnya.

Misalnya, di Reuters, media melihat bagaimana peretas meminta uang tebusan.

Namun menariknya, tahun lalu media mengungkit serangan virus yang menimpa beberapa bank dan Kementerian Kesehatan di Indonesia.

Tahun lalu, media memberitakan bahwa rincian rekening 15 juta nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia, dipublikasikan secara online. Bank belum mengonfirmasi kebocoran data tersebut, tulisnya.

“Pada tahun 2022, bank sentral Indonesia terkena serangan ransomware, namun mengatakan serangan itu tidak mempengaruhi layanan pemerintahnya. Pada tahun 2021, kerentanan dalam aplikasi COVID Kementerian Kesehatan mengekspos data pribadi 1,3 juta orang. Dan status kesehatan terpapar ,’ lanjut media tersebut. Tinjauan

Di sisi lain, Minteri Buddy ingin fokus memulihkan PDN, dan belum mengatakan apakah pihaknya akan membayar uang tebusan yang diminta peretas.

“Kami kini fokus memulihkan layanan pusat data nasional yang terkena dampak imigrasi,” kata Budi.

Seperti diketahui, terjadi pemadaman di Pusat Data Nasional pada Kamis (20/6) yang berdampak pada beberapa layanan pemerintah. Salah satu layanan yang terkena dampak adalah imigrasi.

Direktur Jenderal (Direktur) Salmi Karim Departemen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan, layanan imigrasi sudah pulih mulai Sabtu (22/4).

PDN (Kominfo) Kementerian Imigrasi, Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk memindahkan pusat data 12 jam setelah terdeteksi adanya gangguan teknis.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA