Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini ada lima investor yang masuk ke kawasan panas bumi atau energi panas bumi di Indonesia.

“Iya ada lima, ini yang baru. Iya sudah lama, cuma Pertamina, lalu PLN, ada Kementerian Keuangan, lalu Star Energy, itu saja. Itu uang lima dolar ekstra, dan itu bagus. Kita lihat dalam dua, tiga tahun, kita lihat perkembangannya bagaimana, kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Congress and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) tahun 2024., Kamis ( 18/9/2024).

Kepala Negara menambahkan, pada saat yang sama dunia sedang menuju transisi menuju energi hijau, industri hijau, dan ekonomi hijau.

Namun sayang, meski Indonesia punya potensi besar di sektor ini, kata Jokowi, sayang sekali investor sulit melihatnya karena persoalan perizinan yang rumit.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya panas bumi yang sangat besar. Potensinya sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% total energi panas bumi dunia.

Namun, tambahnya, pengembangan panas bumi sebagai sumber energi selama ini masih berjalan lambat dan cenderung terhenti. Faktanya, hingga saat ini baru terpasang 11% atau 2.600 MW.

Menurut dia, izin pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang memakan waktu 5-6 tahun dan tidak bisa langsung dioperasikan, perlu segera ditangani.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mencari cara untuk meningkatkan izin agar Indonesia bisa mendapatkan listrik lebih ramah lingkungan.

“Bagian 11 hanya berarti 2.600, itu angka yang sangat kecil. Padahal orang yang mengantri ingin merogoh kocek dalam-dalam. Mengapa? Menteri ESDM sudah merespons sebagai berikut: Izinnya terlalu lama, perlu diperbaiki. “Memperbaiki sistem perizinan,” kata Jokowi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel