Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram karena banyak sawah yang disita. Meski pemerintah ingin tetap mempertahankan lahan ini sebagai sentra produksi pangan. 

Hal itu disampaikannya saat memberikan instruksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 di Gedung Kongres Jakarta Convention Center (JCC), Senin (06/05/2024).

“Misalnya, jika Pusat ingin meningkatkan produksi pangan dan mengubah lahan tersebut menjadi petak-petak, bukan sawah, maka namanya tidak cocok,” katanya di forum tersebut.

Selain itu, Jokowi juga banyak mengatur anggaran yang seringkali ditujukan untuk kekayaannya. Lebih lanjut, dia sebelumnya menyatakan anggaran tersebut sebagian besar akan digunakan untuk menutupi kebutuhan. 

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan anggaran program penurunan pertumbuhan dan keterlambatan tumbuh kembang anak tidak digunakan sesuai dengan target alokasinya.

“Biar saya lihat tidak ada anggaran tindak pidana penusukan di puskesmas, diberikan kepada puskesmas untuk disalurkan ke puskesmas, ada, jangan bilang tidak ada, [ada contohnya. “ dari kasus-kasus tersebut. ] “Padahal tiang itu tidak ada hubungannya dengan pembangunan pagar,” ujarnya.

Presiden ke-7 RI ini juga menyatakan ingin agar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaras dengan rencana pembangunan. Lebih lanjut, ia menilai banyak pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik akibat tidak sinkronnya program pemerintah pusat dan daerah.

Jokowi menyatakan banyak hasil pembangunan yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Alasannya adalah penjadwalan asinkron. 

Presiden Surakarta mengatakan, banyak program pemerintah pusat dan daerah (Pemda) yang tidak sejalan. Misalnya, dalam sepuluh tahun pemerintahan, ada 42 proyek bendungan. 

Bahkan, dia menyebutkan jumlahnya akan menjadi 54 hingga 60 bendungan yang akan selesai pada akhir periode. Namun menurutnya bendungan ini tidak ada gunanya karena tidak didukung irigasi sawah yang seharusnya dibangun pemerintah daerah.

“Saya beri contoh: pemerintah pusat menyelesaikan pembangunan bendungan dan membangun kembali irigasi primer. Tapi pengairan kedua dan ketiga yang sampai ke sawah tidak dilakukan, airnya tidak sampai ke sawah kita,” ujarnya. 

Lebih lanjut, lanjutnya, hal serupa juga terjadi pada saat pembangunan pelabuhan. Pemerintahan saat ini, kata Jokowi, telah membangun 25 pelabuhan baru. Sayangnya, akses jalan menuju pelabuhan tersebut tidak dibangun oleh pemerintah daerah. 

“Dengan dibangunnya pelabuhan itu, pelabuhannya dibangun untuk Kementerian Perhubungan, tapi jalan ini harus lokal. Kalaupun jalan pelabuhannya pendek, beratnya hanya satu kilo, lima kilo pun tidak mungkin,” kata Jokowi.

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi Google Berita dan WA Channel